Sabtu 26 Jan 2019 22:15 WIB

Permintaan Prabowo Pascadukungan Alumni 115 Perguruan Tinggi

Prabowo menilai dukungan alumni 115 perguruan tinggi dukungan yang besar.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Andri Saubani
Capres nomor urut 02 Prabowo tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Foto: Antara/Aprillio Akbar
Capres nomor urut 02 Prabowo tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta para pendukungnya dan relawan turun dan mengamankan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat rukun tetangga (RT). Permintaannya ini diutarakan menjelang Pemilu pada 17 April 2019 atau 85 hari lagi.

Prabowo menyambut baik 115 perguruan tinggi yang tergabung dalam Alumni Perguruan Tinggi seluruh Indonesia mendukung dirinya. Dukungan ini, diakuinya menjadi gerakan yang sangat besar.

"(Pilpres) kurang 85 hari lagi, kuncinya kalau (ingin) menang di semua TPS maka jalannya turun ke RT/RW. Anda bisa mengambil alih moral dan tanggung jawab, yaitu bisa mengawasi sekitar 4.400 TPS," katanya saat deklarasi nasional  Alumni Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dukung Prabowo-Sandi, di Gedung Padepokan Pencak Silat, di Jakarta Timur, Sabtu (26/1).

Di tempat yang sama, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mariyah meminta semua pendukung Prabowo mengawal pemilu bersih dan jujur. Salah satu caranya yaitu kawal surat suara rakyat supaya aman sampai di pusat.

Selain itu, ia meminta pendukung dan rwlawan Peabowo mengawasi gerak gerik partai politik dan pejawat yaitu capres Joko Widodo. "Karena ia (pejawat) yang menguasai birokrasi, aparatur negara, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, petahana/pejawat harus diawasi," ujarnya.

Selain itu, Chusnul menambahkan, untuk bisa melaksanakan pemilu yang bebas dan jujur diperlukan penyelenggara pemilu yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP yang adil. Chusnul juga mengingatkan, aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian (Polri) supaya mengambil sikap netral.

"Jadi bapak-bapak polisi, tentara, hingga Badan Intelejen Negara (BIN) jangan ikut-ikutan untuk memenangkan petahana/pejawat. Tugasnya adalah melayani rakyat dan tunduk patuh pada negara," kata Chusnul.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement