REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin meyakini, gelombang golongan putih (golput) tidak akan menggerus dan memengaruhi massa pendukung Jokowi. Justru, kata dia, TKN berupaya menggaet massa golput agar merapat ke Jokowi.
"Apakah akan berpengaruh terhadap Pak Jokowi? Kami yakin tidak. Masyarakat sudah menentukan pilihan politiknya dengan cerdas dan rasional," kata Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Jumat (25/1).
Menurut Ace, TKN meyakini masyarakat akan memiliki kecerdasan dan rasionalitas dalam memilih Capres dan partai politik serta Calegnya. Maka itu, TKN pun berupaya menggaet masyarakat Golput agar mau menggunakan hak pilihnya memilih Jokowi.
Politikus Golkar ini menyatakan, terus melakukan kampanye dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, sebagai bentuk keseriusan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.
"Kita berusaha semaksimal mungkin menggaet suara kalangan yang tidak menggunakan akan hak pilihnya agar memilih kami dengan meyakinkannya melalui kampanye-kampanye positif dan menawarkan program-program yang lebih menyentuh kebutuhan mereka," kata Ace.
Meski demikian, lanjut Ace, TKN tetap melihat golput sebagai bagian dari hak politik. Namun, TKN tetap mengimbau agar tidak terjadi Golput. "Sangat disayangkan jika hak suara itu tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang terbaik," ujarnya.
Sebelumnya, KPU tetap optimis partisipan peserta pemilu dalam Pilpres April 2019 mendatang, dapat mencapai 77,5 persen. Meskipun saat ini mulai muncul gerakan golongan putih.
"Ini sebenarnya tantangan kepada peserta pemilu. (Targetnya) 77,5 persen untuk partisipasi," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (24/1).
Menurutnya, masyarakat yang masih golput ini kebanyakan karena belum yakin untuk memilih salah satu kandidat. Karena itu, para calon diharapkan bisa lebih cakap lagi dalam menggaet simpati masyarakat, agar jumlah partisipan dalam Pilpres terus merangkak naik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika