REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) terus berupaya melakukan penguatan (mitigasi) penanggulangan bencana di Indonesia termasuk kepada perempuan dan anak. Ini dilakukan setelah peristiwa bencana alam meliputi gempa dan tsunami yang melanda Indonesia beberapa waktu terakhir.
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, Kementerian PPPA telah ikut serta berupaya menangani bencana. Mulai dari tanggap darurat, hingga proses rehabilitasi yang responsif gender dan responsif terhadap hak anak.
"Hal tersebut dilakukan dengan menyusun model penanganan dan rehabilitasi yang ramah perempuan dan anak, hal inilah yang dibutuhkan dalam konsep penanganan terpadu. Misalnya membuat model rehabilitasi ekonomi bagi perempuan korban bencana, trauma healing, ruang ramah perempuan yang saat ini telah dibangun di kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala,” katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Perkembangan Penyelenggaraan Penanganan Bencana di Indonesia seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (23/1).
Pribudiarta mengungkapkan bahwa Kementerian PPPA akan mengupayakan agar model dan pedoman yang telah dibuat secepatnya dapat diintegrasikan ke dalam Perpres Sisnas Perdimana yang sedang disusun. Upaya lainnya yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perempuan dan anak terkait waspada bencana dan cara menyelamatkan diri dari bencana, melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), desa-desa layak anak, sekolah ramah anak.
Pribudiarta juga menambahkan bahwa Relawan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) juga dapat ikut berperan dalam penanganan bencana di Indonesia. Ia mengungkap diskusi hari ini menggambarkan bahwa masih belum adanya sinergi antarkementerian atau lembaga (K/L) dalam penguatan penyelenggaraan atau mitigasi penanggulangan bencana di Indonesia.
Untuk itu, di menegaskan perlu adanya sinergi dan koordinasi terarah antar K/L terkait penanganan maupun mitigasi bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Ini harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat, sinergitas K/L, TNI-Polri, Basarnas dan lainnya, bahwa setiap ada bencana kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Namun Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan, bahwa dalam hal tanggap darurat yang bertanggung jawab penuh adalah gubernur, bupati-walikota, dan pemerintah daerah. Sebab yang paling tahu wilayah dan masyarakatnya adalah pemerintah daerah, Pemerintah pusat hanya akan memberi dukungan.
Ia menambahkan pada bidang mitigasi, perlunya sinergitas antarlembaga dan kementerian seperti BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar bisa berbagi data dalam pencegahan untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat bencana. Selain itu, sosialisasi dan edukasi masyarakat akan kita tingkatkan. Kemensos, Kemendikbud, Basarnas dan K/L lain sudah membentuk dua program tersebut.
Di antaranya yaitu goes to school yang memberikan pendidikan pada anak di sekolah terkait waspada bencana. Selain K/L, pemerintah daerah juga diminta untuk berkomitmen bersama berperan dalam mitigasi bencana.
"Seperti tidak memberikan izin pembangunan untuk wilayah rawan bencana. Wilayah mana yang tidak boleh dibangun rumah dan lain-lain, sedang kita minta ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan data BMKG, Bappenas, Badan Geologi, agar Pemda tidak memberikan izin kepada RT/RW di wilayah yang rawan bencana," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika