REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki rekam jejak baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut sudah dibuktikan saat Jokowi menjabat sebagai kepala daerah.
"Pak Jokowi saat menjadi Walikota Solo pada tahun 2010, mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award. Upaya pencegahan korupsi dilanjutkan oleh Pak Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan menerapkan kebijakan e-budgetting," kata Ace Hasan Syadzily melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Ahad (13/1).
Ace Hasan menegaskan, pemberantasan korupsi akan efektif jika pemimpin puncaknya berintegritas dan bukan bagian dari pemburu rente. "Menjadi pemimpin nasional harus berani melawan kekuatan oligarki ekonomi-politik," katanya.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Presiden Jokowi memiliki rekam jejak sebagai pemimpin yang berintegritas. Selain itu, kata dia, Jokowi juga berani melawan kekuatan pemburu rente dan oligarki ekonomi-politik yang merupakan warisan rezim orde baru.
"Pak Jokowi tidak memiliki beban ketika membubarkan Petral," katanya.
Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini meragukan Prabowo Subianto mampu melawan kekuatan pemburu rente dan oligarki ekonomi-politik karena adanya konflik kepentingan dengan pihak-pihak orde baru. Menurut Ace, Presiden Jokowi tidak memiliki beban yang terkait dengan konflik kepentingan terkait bisnis keluarga.
"Putra-putri Pak Jokowi membuka usaha kuliner yang tidak ada kaitannya dengan Pemerintah. Sedangkan, pada keluarga Pak Prabowo, sulit membayangkan tidak ada konflik kepentingan," katanya.
Jadi, efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut dia, akan tergantung pada puncak pimpinannya. Jika pemimpinnya bersih, berintegritas, dan berani, maka ada harapan pada pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Sebaliknya, kalau rekam jejaknya meragukan, serta sarat beban konflik kepentingan, sama saja menawarkan janji palsu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika