REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pemberian kisi-kisi pertanyaan untuk debat pertama pilpres belum tentu akan dilakukan untuk debat selanjutnya. Mekanisme dalam pelaksanaan debat pertama akan dievaluasi kembali setelah pelaksanaannya selesai.
"Belum tentu (kisi-kisi akan diberikan terus). Kami akan melakukan evaluasi setelah pelaksanaan debat pertama untuk menyempurnakan debat kedua. Jadi konsep pada debat pertama bukan konsep baku untuk seluruh debat capres-cawapres," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (12/1).
Menurut dia, KPU juga akan mendengarkan masukan masyarakat, tim capres-cawapres dan pegiat pemilu soal pelaksanaan debat pertama. "Jadi kemungkinan pada selanjutnya kisi-kisi debat tidak diberikan itu bisa saja. Sehingga nanti bisa saja pada debat selanjutnya ada konsep yang berbeda dan lebih baik," lanjut Wahyu.
Dia menambahkan, pemberian kisi-kisi untuk debat capres baru sebelumnya belum pernah dilakukan. Wahyu mengakui hal ini baru pertama kali dilakukan.
"Iya pemilu sebelumnya belum ada. Jika ada yang baik kami gunakan lagi konsep itu untuk debat kedua, demikian seterusnya, debat kedua akan kita evaluasi lagi jika ada kekurangan kita evaluasi lagi. Yang sudah baik kita laksanakan lagi. Begitu seterusnya," tutur Wahyu.
Sebelumnya, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan 20 pertanyaan yang menjadi kisi-kisi debat pilpres 17 Januari mendatang tidak untuk disebarluaskan. Kisi-kisi tersebut sudah resmi disampaikan kapada masing-masing tim capres-cawapres pada Kamis (10/1) malam.
"Pertanyaan itusudah rapi. Semalam sudah diberikan pukul 23.00 WIB, Kamis malam, kepada kedua wakil dari masing-masing perwakilan tim capres-cawapres," ujar Pramono kapada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).
Dari kisi-kisi itu, kata dia, KPU ingin menggali gagasan, wawasan dan sikap politik serta visi-misi paslon. Karena itu, pertanyaan yang disampaikan dalam debat mendatang bertujuan menggali lebih dalam poin-poin yang ditawarkan oleh masing-masing paslon.
Terutama, terkait empat bidang, yakni hukum, HAM, korupsi dan terorisme yang diwujudkan dalam strategi lima tahun yang akan datang. Daftar kisi-kisi pertanyaan itu, lanjut Pramono, diserahkan dan disertai dengan pernyataan untuk tidak menyebarluaskan hal tersebut.
"Masing-masing tim sudah menandatangani surat pernyataan bahwa daftar pertanyaan ini bukan untuk disebarluaskan, kecuali diberikan kepada paslon. Nanti terserah paslon membukanya dan membahasnya dengan lingkungan yang sangat terbatas, mungkin dengan konsultannya atau bagaimana," tegas Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
