REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menyebut, isu penyanderaan pemerintah daerah Nduga Papua oleh tim gabungan TNI - Polri adalah bentuk propaganda yang dibuat kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Polri menyebut, propaganda itu dibuat untuk menggembosi kepercayaan publik pada aparat.
"Itu propaganda mereka, isu yang mereka lontarkan tersebut tidak berdasar," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (3/1).
Dedi membantah keras isu penyanderaan yang dituduhkan pada aparat. Menurut dia, kehadiran aparat TNI dan Polri justru untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat setempat.
Namun, Dedi juga tak menampik bahwa pemerintah setempat sempat termakan isu yang dilontarkan kelompok bersenjata tersebut. Namun, kata Dedi, kini pemerintah setempat pun sudah memberikan dukungannya pada TNI Polri, dari tingkat gubernur hingga Kabupaten. "Bupati pun akhirnya memberikan support pada TNI-Polri. Jadi opini negatif juga terpatahkan," kata Dedi.
"Hanya saja pak gubernur meminta kehadiran TNI Polri tidak membuat masyarakat takut," ujarnya menambahkan.
Menanggapi permintaan tersebut, pendekatan lunak pun dilakukan Polri dengan menurunkan tim Pembinaan Masyarakat (Binmas) Noken. Tim tersebut mendekat dengan masyarakat melalui program kemasyarakatan, seperti program pertanian dan pendidikan.
Di samping itu, Dedi juga menyoroti adanya isu penggunaan bom fosfor dalam pengejaran kelompok bersenjata saat pengejaran pelaku pembantaian pekerja Desember 2018 lalu. Isu tersebut, kata Dedi juga merupakan upaya propaganda kelompok bersenjata untuk menciptakan ketidakpercayaan pada aparat.
"Itu sebenernya granat asap. Kalau itu fosfor, dampaknya luar biasa, yang mati bukan hanya KKB (Kelompok kriminal bersenjata) tapi masyarakat juga. Itu semua sudah diklarifikasi, sudah ditunjukkan bukti buktinya," kata Dedi menegaskan.
Pada Selasa (1/1), Sebby Sambom menuding aparat TNI-Polri menyandera rombongan pemda Nduga di Distrik Yigi, Papua. Dalam rombongan tersebut, terdapat ketua I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nduga. Sebby menyebut, pada 28 Desember 2018, rombongan tim melakukan perjalanan dari Wamena sekitar pukul 10.30 WIT menuju Yigi.
"Jumlahnya mungkin puluhan karena rombongan tim yang disandera," ujar Sebby melalui pesan tertulis, Selasa (1/1).
Saat sedang berada di Mbua, kata Sebby, rombongan disandera oleh TNI-Polri yang berjaga di daerah tersebut. Menurut dia, puluhan orang itu disandera karena tidak memiliki surat izin. "Dan sampai hari (Selasa) ini masih disandera di sana," ujar dia.
Menurut Sebby, rombongan pemerintah itu bergerak untuk mengumpulkan warga Yigi, Nitkuri, dan Mugi yang lari ke hutan setelah terjadi kontak senjata dengan TNI-Polri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
