REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 600 personel TNI dikerahkan untuk melanjutkan proyek pemerintah untuk membangun jembatan Trans Papua yang sempat tertunda karena pembantaian kelompok kriminal sparatis bersenjata (KKSB). Namun 600 personel tersebut tidak bisa melakukan pengerjaan Trans Papua secara serentak.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kol Inf Mohammad Aidi mengatakan pengerjaan jembatan Trans Papua tidak mubgkin bisa dilakukan secara serentak. Pengejaran akan dilakukan anggotanya secara bertahap dari lokasi terdekat terlebih dahulu.

“Teknis pelaksanaan pembangunan dilakukan secara paralel tidak secara serentak, kenapa? Karena material tidak mungkin bisa bisa diangkut kalau tempat (jembatan) yang sebelumnya tidak ada (belum dibangun),” kata Aidi dalam sambungan telepon, Ahad (10/3).

Bisa saja kata dia, sarana diangkut menggunakan jalur udara. Hanya saja akan memakan biaya yang sangat mahal sehingga pengerjaan diputuskan secara bertahap.

Namun demikian kata dia, untuk mempercepat pembuatan jembatan tersebut pengerjaan dilakukan dari dua arah. Yakni, dari selatan dan dari utara.

“Kita bagi dalam dua poros, poros utara dan selatan, jadi dari selatan ke utara dan utara ke selatan nanti bertemu (di tengah),” kata Aidi.

Kemudian untuk untuk membantu mempercepat pengerjaan pun ada kelompok batalion 314 yang bertugas mengamankan jalannya pembangunan. Terutama mencegah adanya aksi pembantaian kembali yang dilakukan KKSB yang memang tidak menginginkan adanya pembangunan transpapua tersebut. 

“Nanti dibagi kelompok, diharapkan pekerja ini konsentrasi ke pekerjaan yang mengamankan juga konsentrasi,” kata Aidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika