REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, kecewa dengan tidak adanya perubahan perbaikan di daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Salah satu penyebab adalah tidak kompaknya institusi pemerintahan dengan masyarakat. Akibatnya, sungai tersebut sampai saat ini belum ada perubahan seperti yang diharapkan.

"Penanganan Citarum tidak kompak. Mulai dari pusat sampai daerah. Makanya, banyak penanganan yang dilakukan secara terpisah," ujar gubernur yang akrab disapa Emil ini, usai menghadiri acara pencanangan gerakan nasional pemulihan DAS 2018 di Persemaian Permanen Purwakarta, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kotabaru, Sabtu kemarin (29/12).

Lihat juga, Gubernur Jawa Barat Tinjau Sungai Citarum.

Menurut Emil, penanganan Citarum tak melulu soal uang. Sebab, anggarannya cukup besar. Hanya saja, kata ia, yang perlu diperhatikan adalah kekompakan. Apalagi, dalam penanganan Citarum ini yang terlibat cukup banyak. Ada KLHK, Kementerian PUPR, kampus-kampus sampai komunitas juga turut andil.

Pemprov Jabar, jelas Emil, akan mengumpulkan semua pihak yang terkait dengan DAS Citarum, pada Januari 2019 nanti. Ia akan mengenalkan dan menerapkan aplikasi yang terbaik untuk perubahan kondisi sungai di Jawa Barat ini.

"Sungai di Jabar ini, sudah menyandang citra buruk sebagai sungai terkotor di dunia. Karena itu, martabat sungai ini akan dikembalikan," ujar mantan wali kota Bandung ini.

Setali tiga uang dengan Gubernur Ridwan Kamil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, membenarkan jika selama ini masih kurang jalinan sinergitas antar lembaga pemerintah, dalam penanganan perbaikan sungai ini. Dengan kata lain, kekompakannya belum maksimal.

"Peran aktif kepala daerah dengan pemerintah pusat juga harus ditingkatkan," ujar Siti Nurbaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika