REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan, belum ada satu daerah pun di Indonesia yang sudah menyandang predikat sebagai kabupaten/kota layak anak. "Belum ada yang dikatakan layak anak sebab harus memenuhi kriteria dengan mendapatkan penghargaan mulai Pratama, Madya, Nindya, Utama, setelah itu bisa dikatakan layak anak," kata Yohana dalam Festival Anak di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Kota Bandung, Ahad (16/12).
Menurut dia, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 389 di antaranya mendeklarasikan diri menuju kota layak anak (KLA). Untuk memenuhi predikat sebagai KLA, ada 24 indikator yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Beberapa faktor tersebut seperti pemenuhan hak sipil anak (akta kelahiran), akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain ramah anak, maupun ruang kreatifitas.
"Anak-anak harus sekolah, hak mereka adalah mengikuti pendidikan, tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah semua harus bersekolah, termasuk juga kesehatan dan lain-lain," kata Yohana.
Di Jawa Barat, dari 27 kabupaten/kota, 16 wilayah yang sudah mendeklarasikan diri menuju kabupaten/kota layak anak. "Di Jawa Barat tinggal 11 kabupaten/kota yang belum mendeklarasikan," katanya.
Ke depan, ia berharap para kepala daerah di seluruh Indonesia memiliki program khusus bagi pemenuhan hak dasar anak. Terlebih pada 2030 pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara layak anak.
"Saya yakin kalau semua stakeholder, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan media massa bekerja sama, cita-cita akan terwujud," kata Yohana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
