REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bali Wayan Koster meminta jajaran Kementerian Agama dapat mendukung pendidikan dasar berbasis agama yang diselenggarakan di desa pakraman atau desa adat. "Saat ini sudah ada beberapa desa yang berinisiatif memulai program pendidikan ini, namun akan lebih baik jika pemerintah bisa turut membantu," kata Koster saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bali I Nyoman Lastra di Denpasar, Senin (10/12).

Untuk mendukung hal tersebut, orang nomor satu di Bali itu meminta Kanwil Agama dapat memberikan bantuan melalui buku-buku penunjang kegiatan belajar-mengajar. Begitu pula buku penunjang untuk pelatihan untuk para guru.

Pihaknya saat ini sedang menyusun aturan agar program pendidikan di desa adat tersebut bisa segera terlaksana. "Saya juga akan mengajak pihak terkait seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan program ini," ucapnya.

Menurut Koster, dalam merealisasikan visinya "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", khususnya untuk mewujudkan SDM Bali yang unggul melalui pendidikan, maka salah satunya melalui pendidikan dasar berbasis agama yang diselenggarakan oleh desa adat. Meskipun baru beberapa bulan menjabat, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan terus bergerak untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Bukan hanya dari internal Pemerintah Provinsi Bali, namun juga dengan cara bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dengan instansi vertikal. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali I Nyoman Lastra menyambut positif rencana Gubernur Bali Wayan Koster. Lastra bahkan mengaku sudah memiliki kurikulum untuk pelaksanaan pendidikan agama seperti itu untuk di Pulau Dewata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika