REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Sedikitnya 315 badan publik, atau 60,12 persen dari total 524 badan publik di Sumatra Barat, masih tertutup soal informasi kepada masyarakat. Komisi Informasi (KI) Sumbar mencatat, hanya 209 badan publik yang sudah menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), itupun dianggap masih belum optimal.
Badan publik yang dimaksud mencakup berbagai instansi, termasuk sekolah, kantor pemerintah, kenagarian, KPU, instansi vertikal, hingga perguruan tinggi. Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Sumbar Sondri berpandangan bahwa minimnya badan publik yang terbuka dilatari minimnya sumber daya manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sumatra Barat.
Apalagi, ia melihat juga bahwa anggaran untuk PPID juga minim. Padahal, lanjutnya, sudah ada penegasan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa semua pembiayaan untuk PPID dibebankan kepada APBD.
"PPlD sekarang ini menjadi lembaga penting dan utama di Badan Publik. Karena itu SDM yang ditempatkan seharusnya yang profesional dan mumpuni," katanya, Ahad (9/12).
Wakil Ketua KI Sumbar Arfritriati menambahkan bahwa tak sedikit badan publik yang masih belum paham tetang implemenrasi UU KIP. Pejabat di badan publik, ujar dia, masih banyak yang belum paham bahwa keterbukaan informasi justru berdampak baik atau positif bagi institusi. Ia khawatir bila badan publik terus abai terkait keterbukaan informasi ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap badan publik juga ikut menurun.
Demi mendorong keterbukaan informasi, KI Sumbar menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2018. Penghargaan untuk 10 kategori nantinya akan diperebutkan oleh 524 badan publik di Sumatra Barat.
Baca juga: Tren Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf
Baca juga: Indonesia Terbanyak Kedua Kirim Jamaah Umrah ke Saudi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
