Jumat 07 Dec 2018 20:35 WIB

Persatuan Mantan TNI AD: Aksi OPM Melebihi Teroris

Penyelesaian OPM harus melalui operasi militer secara integral.

Penyerahan jenazah korban pembunuhan di Nduga, Papua, yang akan diterangkan ke kampung halaman masing masing dari Bandara Moses Kilangin, Timika pada Jumat (7/12).
Foto: dok. Polda Papua
Penyerahan jenazah korban pembunuhan di Nduga, Papua, yang akan diterangkan ke kampung halaman masing masing dari Bandara Moses Kilangin, Timika pada Jumat (7/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menilai kelompok kriminal bersenjata di Papua sudah melebihi tindakan teroris karena secara terorganisasi dan bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ini lebih tinggi daripada terorisme sehingga pantas diselesaikan secara militer," kata Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purnawirawan) Kiki Syahnakri dalam konferensi pers di Gedung PPAD, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, teroris tidak terorganisasi secara baik dan hanya dipersenjatai satu atau dua orang. Akan tetapi, apa yang dilakukan KKB di Papua secara sistematis dan anggotanya dipersenjatai.

Oleh karena itu, menurut Kiki, penanganan KKB di Papua seharusnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama dibantu Polri dalam hal penegakan hukumnya.

Operasi TNI, kata dia, harus dilakukan secara terukur berdasarkan hukum humaniter dan asas operansi lawan gerilya dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil di Papua, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata.

Terkait dengan Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM), menurut Kiki, sepatutnya tidak lagi disebut sebagai KKB karena tujuan mereka sudah jelas, yaitu memisahkan diri dari NKRI.

Dia menilai mereka sudah terorganisasi secara militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI.

"Oleh karena itu, mereka termasuk kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer," katanya.

Kiki juga menyoroti kehadiran OPM saat ini sudah menjadi organisasi pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP yang semula dilatari masalah keadilan sosial yang belum baik lalu bergulir tidak terkendalikan oleh pemerintah.

Menurut dia, saat ini keberadaan organsasi tersebut sudah sampai pada kompleksitas masalah yang rumit dan menjadi isu internasional, terutama dengan kehadiran dan aksi-aksinya serta campur tangan pihak asing.

Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Transpapua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata, Ahad (2/12) malam.

Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh pada hari pertama, sementara delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh KKB dan satu orang belum ditemukan.

 

 

 

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement