REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta TNI dan Polri melakukan operasi besar-besaran di Kabupaten Nduga, Papua. Hal ini menyusul adanya penembakan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) kepada puluhan pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua.

Jusuf Kalla menilai, tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM). Karena telah melakukan penyerangan massal dan menghilangkan nyawa orang lain. "Untuk kasus ini polisi dan TNI harus operasi besar-besaran, karena ini jelas masalahnya mereka yang menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya," ujar JK usai menghadiri peresmian pembukaan Kongres Persatuan Insinyur Indonesia, Kamis (6/12).

JK menjelaskan, selama ini TNI dan polisi dianggap melanggar HAM dalam melakukan operasi di Papua. JK tak menampik bahwa di daerah Papua biasanya masih terjadi pengadangan. Namun kali ini, KKB telah melakukan penyerangan massal dan menghilangkan nyawa orang lain secara brutal.

"Ya sering pola seperti ini ingin lebih soft supaya jangan dituduh kita yang melanggar HAM, padahal ini yang melanggar HAM itu siapa? Mereka kan yang melanggar HAM, selama ini kan tentara dan polisi dianggap melanggar HAM (di sana)," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah masih menunggu laporan hasil evakuasi dan identifikasi korban penembakan massal di Papua. Adapun saat ini TNI dan polisi masih terus melakukan evakuasi. "Tentara dan polisi baru masuk ke sana," ujar Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menambahkan, pemerintah belum menerima laporan yang tepat terkait jumlah korban. Dalam hal ini masih menunggu hasil evakuasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri.  "Laporan tepatnya masih menunggu evakuasi itu, apakkah 31 atau berapa menunggu evakuasi, itu yang diutamakan," kata Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika