REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra menilai penanganan masalah separatime di Papua harus secara komprehensif. Menurutnya, penanganan tidak bisa dibebankan hanya satu pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri atau TNI.
Itu karena, cara menangani gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidaklah sederhana. “Jadi penanganannya harus komprehensif, melibatkan semua pihak, semua komprehensif, harus secara total dan tidak bisa sendiri, pemerintah pusat jalan mengatur kebijakan, pemerintah daerah mengeksekusi, TNI mengejar separatisme, melucuti kelompok bersenjata supaya lumpuh, nah di sisi lain Polri penegakan hukum,” ujar Supiadin saat dihubungi wartawan, Rabu (5/12).
Ia menyebutkan, peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua menjadi sangatlah penting dalam pendekatan ke kelompok separatis tersebut. Sebab, kelompok separatis tersebut juga bagian dari masyarakat Papua.
“Nah sekarang bagaimana peran pemda untuk merangkul mereka, kan memang tidak mudah, ini seperatis kan ideologi, namanya ideologi kan tidak mudah, kita hilangkan begitu saja, harus pelan-pelan,” ujar Supiadin.
Ia menilai akan lebih baik jika pemda setempat mampu berdialog dengan kelompok separatis dan menanyai tuntutan mereka.
“Kenapa pemerintah daerah tidak bisa dialog dengan OPM, kan begitu, carilah tokoh-tokoh mantan OPM kan banyak yang sudah menyerah tuh, ajak mereka sebenarnya apa sih yang diinginkan,” ungkapnya.
Selain itu, Politikus Partai Nasdem itu menilai pemda juga harus memastikan dana otonomi khusus Papua dapat dinikmati oleh masyarakat Papua, agar menekan kesenjangan ekonomi di Papua yang menjadi cikal-bakal gerakan separatis.
“Ini yang harus diperhatikan Pemda Papua bagaiamana menekan kesenjangan tersebut,” ujarnya.
Sementara, dari sisi penanganan fisik, ia menilai perlunya keterlibatan TNI . Sebab ia menilai TNI mempunyai kemampuan menghancurkan separatisme.
“Tugas TNI apa, mengejar separatisme, melucuti kelompok bersenjata supaya lumpuh, nah di sisi lain Polri penegakan hukum dan pengamanan rute pembagunan dan lain-lain, tapi daerah-daerah rawan ditempatkan pos TNI di situ,” katanya.
Baca juga: Gunakan Jam Tangan Casio Jadul, Anies Sebut Harganya Murah
Baca juga: Catatan tentang KSAD, Pangeran Istana di Menara Tentara
Ikuti Whatsapp Channel Republika