REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pelaksanaan transaksi uang elektronik untuk pembayaran tarif kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Sumatera Selatan di Palembang masih terkendala sejumlah persoalan. Salah satunya kesiapan fasilitas pendukung.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Senin (3/12), mengatakan fasilitas pendukung seperti mesin ATM belum tersedia di semua stasiun LRT sehingga rencana ini belum terlaksana. Ia mengatakan sebenarnya penggunaan uang  elektronik ini untuk mendukung program Gerakan Nasional Non-Tunai yang berlaku mulai 1 Desember 2018. Pemerintah menetapkan untuk naik LRT menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) yang diterbitkan 5 perbankan.

"Saat ini kami telah memberlakukan penggunaan uang elektronik namun masih ada kendala, seperti untuk pengisian ulang uang elektronik di stasiun," kata dia. Aida menambahkan waktu sosialisasi penggunaan uang elektronik untuk transaksi LRT dinilai belum terlalu lama, sementara penumpang LRT sangat beragam.

"Sementara ini untuk penumpang tujuan dan dari Stasiun Bandara yang wajib menggunakan uang elektronik, namun bagi penumpang dari stasiun-stasiun lain yang telah memilikinya diarahkan untuk tetap menggunakan uang elektronik, sebagai dukungan program Gerakan Nasional Non-Tunai," kata dia.

Berdasarkan catatan Perseroan, saat ini penggunaan Kartu Uang Elektronik pada saat naik LRT mencapai 37.227 penumpang. Aida mengatakan pihaknya terus berupaya dan rutin melakukan evaluasi untuk meningkatkan  pelayanan dalam operasional LRT.

"Mengingat sebagai transportasi baru dan pertama di Indonesia, LRT Sumsel masih terus melakukan penyesuaian dan evaluasi dari semua pihak agar semakin baik operasionalnya. Sehingga masyarakat akan mulai beralih menggunakan LRT sebagai alternatif transportasi dalam aktivitasnya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika