REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Calon wakil presiden (cawapres) RI Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, akan tetap memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah kemungkinan pemindahan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sandiaga mengatakan bahwa rencana pemerintah Australia tersebut sepenuhnya akan menjadi keputusan politik dari pemerintah Negeri Kanguru itu.
Namun, diharapkan tidak ada langkah yang terburu-buru dan membuat kondisi dunia menjadi tidak stabil. "Posisi kami sangat tegas, kita akan berjuang untuk memastikan hak-hak rakyat Palestina sesuai dengan komitmen Indonesia," kata Sandiaga di Kota Malang, Jumat (23/11).
Sandiaga mengatakan, bahwa Indonesia sebagai negara sahabat Australia, sudah menyampaikan bahwa posisi Indonesia akan tetap memperjuangkan hak-hak dari rakyat Palestina. Ia mengharapkan, agar semua pihak tidak mengambil langkah yang mengancam stabilitas dunia.
"Segala bentuk upaya untuk membuat situasi tidak stabil itu, kita harapkan untuk tidak dilakukan oleh semua pihak," kata Sandiaga.
Pemindahan kedutaan itu diajukan Perdana Menteri Australia Scott Morrison saat melangsungkan kampanye pemilihan daerah pada bulan lalu. Usul Morrison itu menimbulkan kekhawatiran pihak Indonesia dan Malaysia.
Indonesia sendiri telah menyampaikan kekhawatiran soal kemungkinan pemindahan kedutaaan dan menyatakan bahwa pemindahan akan mengacaukan rencana membuat perjanjian perdagangan bebas dengan Australia. Meskipun demikian, Morrison mengatakan, bahwa masalah-masalah itu tidak dicampuradukkan dalam pembicaraan baru-baru ini yang dilakukannya dengan Presiden Joko Widodo.
Morrison melemparkan ide pemindahan kedutaan Australia itu. Ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada bulan Oktober tahun lalu.
Prabowo Subianto, mengatakan, rencana pemerintah Australia memindahkan kantor Kedutaan Besar Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem bukan merupakan urusan Indonesia. Hal tersebut dikatakan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (21/11).
"Saya tidak melihat (memidahkan kedutaan besar) menjadi persoalan bagi Indonesia," kata Prabowo, seperti dikutip Brisbane Times, Kamis (22/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika