REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Bidang (Sekbid) Ekonomi, Industri, Teknologi, Lingkungan Hidup (Ekuinteklh) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Rizsa Idris menungkapkan, salah satu alasan lain PKS memperjuangkan agar pajak sepeda motor dihapuskan yaitu belum memadainya alat transportasi publik saat ini. Menurutnya janji tersebut merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah lantaran transportasi publik yang dianggap masih belum layak.
"Kalau seandainya baik, transportasi kita baik, layak dari sisi keselamatan, ya kita nggak akan keluarkan kebijakan ini ya. Justru kita mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik," ujarnya di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (22/11).
Selain itu Ketua DPP PKS Pipin Sopian juga menegaskan melalui janji tersebut PKS ingin mengedepankan aspek keadilan di tengah masyarakat. Pipin mengatakan PKS melihat penting juga untuk memperhatikan kebijakan yang menguntungkan masyarakat kelas bawah, yaitu dengan mengupayakan penghapusan pajak sepeda motor tersebut.
"Saya kira roda empat, mereka punya fasilitas ada jalan tol, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi intinya adalah keadilan sosial bagi mereka dan tentu ini adalah kampanye gagasan bagi kami," katanya.
Saat disinggung seberapa besar keyakinan PKS janji tersebut bisa memberikan efek elektoral, Pipin menyebut hanya masyarakat yang bisa menjawab hal itu. Baginya PKS tinggal berikhtiar agar bisa memperoleh kemenangan di Pemilu 2019 mendatang.
"Sebagai partai politik tentu kami menawarkan gagasan kampanye yang bukan sekadar pencitraan, tapi ini adalah janji konkret kami, sudah kami kaji, sudah kami diskusi dengan para kepala daerah yang kami miliki dan ini insyaallah bisa realitas untuk kita wujudkan," ungkapnya.
Sebelumnya PKS bertekad untuk memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang. Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf mengungkapkan PKS menjanjikan dua hal jika partainya menang pemilu .
"Jika PKS menang pada pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup," kata Almuzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (22/11).
Almuzzammil mengatakan alasan PKS memperjuangkan Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup lantaran kebijakan tersebut dinilai meringankan beban hidup rakyat.
"Data menunjukan beban hidup rakyat semakin berat karena tarif dasar listrik naik, dan harga beras kualitas medium yang terus naik berdasarkan data BPS yaitu rata-rata harga beras sepanjang 2010 - 2018, dari Rp 6.700 naik menjadi Rp 12.000," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
