REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menekankan fokus percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). JK mengatakan, pemerintah daerah dan semua pihak terkait harus membuat target waktu penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana alam tersebut.
"Semua ini intinya percepatan, karena seluruh sistemnya sudah disetujui dan dana juga sudah diberikan," kata Wapres JK, Ahad (4/11).
JK menekankan agar Pemerintah Daerah NTB dan pihak terkait menetapkan target waktu penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok. Sebab, JK memfokuskan perhatiannya pada kesehatan dan keselamatan masyarakat, karena ada batasan orang bisa hidup dan beraktivitas di tempat pengungsian.
Menurutnya, jika masyarakat hidup di pengungsian lebih dari enam bulan maka akan mulai timbul masalah kesehatan dan juga masalah sosial. "Pemerintah Daerah beserta segenap pihak yang terlibat harus membuat time schedule dan menetapkan target kapan semua harus selesai. Diharapkan Maret 2019 sudah selesai semua sehingga masyarakat dapat kembali menempati rumahnya masing-masing," ujarnya.
JK melanjutkan, kebutuhan produksi rumah tahan gempa harus dihitung kembali berapa yang dibutuhkan sehingga jumlah produksi dapat disesuaikan. Menurutnya, pelibatan mahasiswa tehnik juga harus dimaksimalkan untuk membantu mempercepat pembangunan hunian.
Begitu pula pengusaha di daerah, karena selain membantu masyarakat ini juga peluang bisnis yang baik. Sebelumnya Wapres mendengarkan progres dan hambatan yang dikemukakan oleh seluruh Bupati dan Walikota serta Gubernur terkait rehabilitasi dan rekonstruksi. Kepala BNPB juga melaporkan perkembangan yang telah dilakukan di NTB hingga hari ini. Menurut Wapres semua hambatan bisa diatasi apabila semua pihak aktif terlibat, termasuk juga masyarakat.
"Masyarakat harus aktif ikut membangun kembali rumahnya, karena konsep yang diinginkan sejak awal oleh pemerintah adalah swakelola. Masyarakat jangan hanya melihat, tapi ikut mengerjakan," kata JK.
Terkait dengan penarikan TNI, JK menjelaskan penarikan anggota TNI memang sudah sesuai waktunya mengingat kondisi Lombok perlahan sudah kembali normal. Sementara keberadaan TNI hanya pada waktu masa tanggap darurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika