REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan KPU dan Bawaslu akan melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Pembahasan ini merupakan persiapan untuk penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) yang dijadwalkan digelar pada 16 November mendatang.

"Pertemuan pada Selasa (30/10) besok dalam rangka membaca laporan dari daerah tentang bagaimana situasi DPT, ada permasalahan apa dan sebagainya. Supaya nanti kalau masih ada masalah di tingkatan kabupaten/kota masih bisa disusulkan (datanya), sebab kan (saat ini) masih di level kabupaten/kota," jelas Hasyim ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/10 sore.

Menurut dia, pembahasan ini untuk mencari kesepahaman tentang DPT, persoalan serta sejumlah temuan lainnya sebelum ditetapkan. "Kami duduk bersama dulu sebelum 16 November nanti penetapan." tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pada 28 Oktober lalu KPU telah menuntaskan gerakan melindungi hak pilih secara nasional. Data-data temuan tentang DPT pemilu yang sudah dikumpulkan akan disusun menjadi DPTHP tahap kedua oleh KPU tingkat kabupaten/kota. Setelah itu, data-data ini direkapitulasi di tingkat provinsi serta diteruskan hingga tingkat nasional.

"Kami harap nantinya tersedia data pemilih yang lebih berkualitas, cakupannya semakin, data yang kemarin ganda bisa dijadikan data tunggal," ungkap Hasyim.

KPU, kata dia, berharap semua temuan yang sudah tercatat bisa segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu provinsi dan Panwaslu di tingkat kabupaten/kota. "Penetapan DPTHP tahap kedua nanti dilakukan pada 15 November di tingkat provinsi dan rekapitulasi DPTHP tahak kedua secara nasional dilakukan pada 16 November," tambah Hasyim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika