REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Taufiq, menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Lombok Barat membutuhan waktu yang cukup panjang. Hal ini karena masih banyaknya kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Total 72.222 rumah (di Lombok Barat) rusak, 14 ribu itu rusak berat. Ketika Presiden menyerahkan bantuan, baru jadi dua rumah. Kalau begini modelnya, kita memerlukan waktu cukup panjang," ujar Taufiq di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB, Rabu (24/10).
Kendala yang dihadapi ialah ketersediaan panel untuk membangun rumah instan sederhana sehat (Risha) yang terbatas. Belum lagi, dia katakan, proses pencairan dana yang tidak secepat dibayangkan.
"Kami tidak bisa cepat karena realisasi uang dari Presiden. Kita cepat, kadang-kadang uangnya (bantuan) lambat, selain itu pasokan kebutuhan barang lambat," lanjutnya.
Pemkab Lombok Barat, lanjutnya, sudah mengirimkan surat terkait rencana aksi program rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah pusat. Dia berharap, pemerintah pusat segera memberikan jawaban agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat cepat dilakukan.
Persoalan lain, kata Taufiq, terkait soal janji pemerintah memberikan jaminan hidup (jadup) kepada warga terdampak gempa. Pemkab Lombok Barat sudah mengirimkan surat keputusan (SK) tentang verifikasi penerima bantuan jadup. Dia juga meminta pemerintah pusat untuk tidak memberikan janji terkait dana bantuan, terutama jadup. Pasalnya, warga menagih janji itu kepada Pemkab.
"SK (jadup) sudah jadi tapi uang belum turun, mudah-mudahan turun kami hanya bisa berdoa. Makanya saya bilang tidak usah janji dulu, pemerintah pusat berjanji kami yang jauh di bawah pemerintah pusat, kami yang kena (ditagih)," ucap dia.
Warga Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Jamharil, mengatakan masih menanti bantuan dari pemerintah untuk kembali membangun rumahnya yang rusak. "Sudah berbulan-bulan kami di tenda pengungsian, sampai saat ini belum ada satu pun yang cair (bantuan pemerintah), kita berharap semoga lebih cepat direalisasikan," kata Jamharil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika