REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) TB Ace Hasan Syadzily mengaku secara prinsip setuju terkait usulan debat capres-cawapres di kampus-kampus. Namun, dia mempertanyakan seberapa luas model debat tersebut bisa menjangkau seluruh warga Indonesia.
“Seberapa luas daya jangkaunya, apakah hanya cukup akademisi dan mahasiswa di kampus tersebut," ujar dia kepada Republika.co.id, Ahad (21/10).
Ace mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2019 tentu akan mengadakan agenda debat capres-cawapres yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. “Pada saatnya Komisi Pemilihan Umun (KPU) juga akan memfasilitasi debat Capres Cawapres yang dapat dilihat dan diikuti seluruh rakyat Indonesia melalui televisi nasional,” kata ketua DPP Partai Golkar itu.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, menilai usulan kubu Prabowo-Sandi soal debat capres-cawapres di dalam kampus tidak perlu diperbincangkan lebih jauh. Menurutnya, penyelenggaran tersebut cukup diserahkan kepada KPU.
"Jangan sampai kita ribut di soal-soal yang kecil. Seperti metode, cara, hoaks, argumentasi yang betul apa tidak, akibatnya program tidak ditransmisikan," kata dia.
Johnny melanjutkan, justru yang perlu dipikirkan oleh kubu Prabowo adalah solusi ataupun program yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang. Mulai dari ekonomi, politik, sosial, keamanan, hingga pertahanan.
"Apa jalan keluarnya agar Indonesia lebih hebat. Itu yang ditunggu masyarakat, tapi sampai hari ini enggak keluar-keluar," kata dia.
Menurut Johnny, biaya untuk penyelenggaraan agenda debat capres-cawapres juga telah disediakan sehingga tidak perlu mempersoalkan di mana seharusnya debat itu digelar. Dia meyakini KPU akan mengatur itu sesuai ketersediaan dana.
"Biayanya sudah disediakan, dan KPU sudah mengatur. Jadi terserah pada KPU. Jangan mengatur-atur KPU. Kita ini peserta Pemilu. Yang mengatur KPU itu undang-undang. Jadi ikut pada apa yang diatur KPU," ujarnya.
Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sebelumnya mengusulkan debat kandidat Pilpres 2019 digelar di kampus-kampus dan melibatkan dialog dengan akademisi serta mahasiswa. Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, dosen dan mahasiswa terpilih perlu diberi kesempatan mengkritisi gagasan masing-masing capres dan cawapres.
Namun, harus dipastikan, dosen dan mahasiswa itu bukan bagian dari politik praktis. "Disiarkan langsung di televisi nasional, tidak perlu menghadirkan para pendukung di hotel, jadi lebih ekonomis dan efisien," kata dia.
Menurut Dahnil, debat kandidat pilpres yang biasanya digelar di hotel tidak kondusif karena suasana debat kerap terganggu oleh sorak-sorai pendukung kandidat. Kontestasi gagasan pun kurang berjalan lancar. Terlebih, debat Pilpres di hotel juga akan membutuhkan dana lebih besar ketimbang digelar di kampus.
"Daripada debat di hotel, yang datang pendukung itu susah tertibnya teriak-teriak segala macam. Paling penting apa, TV menyiarkan langsung dan tidak ada yang berisik-berisik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika