REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan terdapat komunikasi yang terhenti atau mampet yang terjadi di antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal itu menyebabkan adanya protes mengenai dana kemitraan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi.
"Mungkin ini ada komunikasi yang mampet. Artinya, ini bukan masalah jumlah. Soal komunikasi aja. Saya katakan, dalam konteks hubungan antarpemerintahan daerah, saya kira ini bukan soal uang saja. Soal komunikasi juga. Komunikasi itu yang penting," jelas Gembong kepada Republika.co.id, Ahad (21/10).
Gembong mengatakan, bila Pemkot Bekasi sampai melakukan penghentian truk sampah sebagai bentuk protes, hal itu menunjukkan adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan juga berkoordinasi antar-eksekutif. Dia mengakui, lebih sulit menerapkan koordinasi daripada komunikasi.
Ia mencontohkan, koordinasi yang gagal yang pernah terjadi sebelumnya. Hal itu menyangkut nasib Jalan Jatibaru Tanah Abang yang dikatakan oleh Korlantas Polda Metro Jaya untuk tetap dibuka agar tidak macet. Namun, dalam implementasinya, koordinasi itu tidak berjalan. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tetap menutup jalan tersebut.
"Itu kan berarti ada koordinasi yang tidak jalan. Iya kan?," ucap Gembong.
Hal itu juga berbeda dengan komunikasi yang ada di antara eksekutif dan juga legislatif. Menurutnya, komunikasi Pemprov DKI dengan DPRD DKI selalu berjalan dengan baik karena bisa dilakukan delegasi pimpinan dewan.
Oleh sebab itu, dia menyarankan kepada kedua belah Pemerintah untuk duduk bersama melakukan rapat koordinasi. Sehingga tak ada yang salah dalam pemahaman satu sama lain. "Ini kan antar pemerintah daerah kan, harusnya sering rapat koordinasi, dan komunikasi. Sebetulnya dengan itu saja bisa cair. Sebenarnya tidak ada yang sulit. Ketika kita bisa membangun komunikasi dan koordinasi," jelasnya.
Pihaknya juga mengimbau Pemkot Bekasi untuk tak membanding-bandingkan dari Gubernur satu dengan Gubernur yang lain. Walaupun demikian, dia menyoroti mengapa perbandingan itu bisa terjadi, kemungkinan ada sesuatu hal yang belum dilakukan komunikasi dengan baik.
"Kita ini kan orang timur. Enggak maulah kita dibanding-bandingkan orang. Sini baik situ jelek. Enggaklah. Tapi kalau sampai di situ, berarti ada sesuatu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
