REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso menolak segala bentuk politisasi, termasuk Pilpres 2019. Pernyataan itu seiring viralnya konten video yang disinyalir anak-anak berseragam Pramuka meneriakan ganti presiden.

"Ini bukan Pramuka, jadi tidak perlu saya campuri," kata Buwas di Gedung Kwarnas Gerakan Pramuka, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).

Menurut dia, tidak ada tanda pasti dalam konten viral Pramuka ganti presiden itu. Meskipun ada baju Pramuka dalam konten itu, Buwas menegaskan hal itu tidak mewakili sikap Pramuka yang netral dari politik.

"Tidak ada tanda-tanda Pramuka. Baju tidak persoalan, seragam mirip Pramuka. Biarkan yang mendalami bukan Pramuka," katanya.

Dengan kata lain, ketua Kwarnas periode 2018-2023 yang baru saja terpilih menggantikan Adhyaksa Dault itu menyerahkan persoalan dugaan adanya pelanggaran soal politik praktis itu kepada pihak terkait seperti Bawaslu dan KPU. Terlebih, kata dia, pihak yang terlibat dalam konten itu adalah anak-anak di bawah umur.

"Anak-anak di bawah umur itu ranah Bawaslu, KPU, dan lembaga lain yang membidangi itu," kata Buwas.

Jika pihak yang terlibat dalam konten kepanduan ganti presiden itu mengatasnamakan Pramuka maka ia akan diambil langkah hukum. "Kalau dia atas namakan Pramuka, saya lakukan tindakan hukum. Imbauan saya Pramuka tidak boleh masuk ke situ," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika