REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKNRM) merupakan hajatan nasional yang diupayakan untuk menunjukkan ke masyarakat aksi nyata pemerintah dalam mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Di tahun 2018, acara inti PKNRM akan diselenggarakan 26-28 Oktober, di Kota Manado dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) sebagai panitia penyelenggaranya.
Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), YB Satya Sananugraha, Pemilihan Kota Manado sebagai tuan rumah PKNRM ini merupakan komitmen sukarela Pemprov Sulawesi Utara dalam implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental. "Sebelumnya PKNRM 2017 yang terselenggara di Solo, Jawa Tengah, Pemprov Sulut dengan senang hati bersedia menjadi tuan rumah,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (10/10) lalu.
Pemprov Sulut sendiri sudah menginstruksikan jajarannya untuk mensukseskan acara PKNRM dan mengajak seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, khususnya pemerintah dan warga Kota Manado bergotong-royong terkait penyelenggaran hajatan ini. Keterlibatan masyarakat Kota Manado dalam PKRNM diharapkan nantinya membawa dampak positif dalam kesuksesan penyelenggaraan.
Selain komitmen, menurut YB Satya Sananugraha, terdapat beberapa alasan menarik dibalik penetapan Manado sebagai tuan rumah. Menurutnya, kelebihan Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado akan layak menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain.
Ia menjelaskan, secara sosio-kultural, kemajemukan masyarakat Manado merupakan potret indah dalam merangkai keberagaman dan cerminan kehidupan inklusif yang melindungi minoritas. Ia menambahkan, hal tersebut sesuai dengan kearifan lokal Minahasa "Si tou timou tumou tou" yang artinya "Manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiakan manusia".
Selain itu, posisi strategis Manado sebagai representasi Indonesia Timur jadi faktor penting untuk penyebaran implementasi lima Gerakan Nasional Revolusi Mental. “Revolusi mental itu gerakan nasional. Meski terpisah jauh secara geografis namun tetap mewujudkan Indonesia bersatu, mandiri dan melayani,” tutur Satya seperti dalam siaran pers.
Sementara itu, meski acara inti akan diselenggarakan di akhir bulan ini, namun sejak 1 Oktober Pemprov Sulut sudah melakukan peningkatan kualitas pelayanan yang dibungkus dalam program “Rencana Aksi Nyata Sulut”. Di antaranya adalah Pembuatan E-KTP Bagi Pemilih, di dalamnya pemilih pemula di 15 Kabupaten atau Kota se-Sulut oleh Dukcapil, pengurusan 1.000 sertifikat tanah bagi masyarakat di 15 Kabupaten atau Kota oleh ATR BPN, pelayanan pembuatan 500 SIM dengan metode mobile dan peningkatan peningkatan mal pelayanan publik oleh DPM PTSP di Kabupaten Kota di Bitung dan Tomohon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika