REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyampaikan alasan pihaknya mendukung Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Salah satunya adalah gagasan revolusi mental yang digagas mantan wali kota Solo itu.
Dia menjelaskan Indonesia sudah sepantasnya menjadi negara super power seperti negara-negara lainnya. Namun, negara ini belum bisa mencapai hal tersebut karena persoalan gagasan dan pemikiran.
"Ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara bahwasanya pikiran, gerakan perubahan, yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita," ujar Surya Paloh dalam pidatonya di Apel Siaga Perubahan, di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (16/7/2023).
Gagasan dan pemikiran menjadi alat untuk menuju kemajuan negara ini. Hal tersebut tercermin lewat revolusi mental milik Jokowi, yang membuat Partai Nasdem totalitas dalam mendukungnya dalam 10 tahun terakhir.
"Tapi sayang seribu kali sayang, sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kami nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kami miliki," ujar Surya Paloh.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan bahwa Surya Paloh sudah mengambil keputusan untuk mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres). Meskipun diakuinya, ada tekanan yang diterima pihaknya usai mendeklarasikan Anies.
"Dalam keputusan ini banyak orang yang pastinya tidak terpuaskan. Dalam keputusan ini, Ketua Umum kita banyak mendapat tekanan-tekanan, tapi kita bangga dengan ketegaran Ketua Umum kita dalam menjaga keputusannya," ujar Ali.
Partai Nasdem juga menghadapi posisi sulit setelah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Sebab, partai dengan warna dominan biru tua itu berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun, ia menegaskan pendeklarasian Anies dengan komitmen Partai Nasdem adalah dua hal yang berbeda. Tegasnya, Partai Nasdem berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi hingga berakhir pada Oktober 2024.
"Konsistensi kira mengawal pemerintahan sampai tahun 2024, tapi kewajiban kita untuk menghadirkan pemimpin yang InsyaAllah akan mampu memenuhi janji-janji kemerdekaan yang diproklamirkan oleh para pendiri bangsa ketika negara ini dimerdekakan," ujar Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
