REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah bersinergi dengan Indonesian Asian Games Organizing Committe (INASGOC) dalam mengelola pendapatan komersil Asian Games 2018, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kemenpora juga bekerja sama dengan Indonesian Asian Para Games Organizing Committe (INAPGOC) dalam mengelola pendapatan komersil Asian Para Games (APG) 2018 yang sedang berlangsung. Kerja sama ini dilakukan guna mendukung terwujudnya sukses administrasi dalam penyelenggaraan APG 2018.
Pengelolaan dana komersil tersebut sudah dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangi Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari dan Direktur LPDUK Agus Hardja Santana. “Perjanjian kerja sama ini bertujuan agar pengelolaan dana komersil Asian Para Games 2018 yang merupakan bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” jelas Direktur LPDUK Agus Hardja Santana.
Dengan perjanjian tersebut, seluruh penerimaan yang diperoleh INAPGOC terkait penyelenggaraan APG 2018 akan dikelola bersama LPDUK. Seperti penerimaan sponsor dalam bentuk uang dan barang, pendapatan penjualan merchandise, penjualan tiket, dan bentuk pendapatan lainnya. Kerja sama juga dilakukan dalam proses perbelanjaan pendapatan komersil melalui pengadaan barang dan jasa.
Terkait pelaksanaan Asian Para Games 2018, INAPGOC seperti disampaikan Direktur Revenue and Sponsor Hasina Hakim kepada media, sudah berhasil menggandeng 49 sponsor. Yang mencakup katagori official prestige, supporting sponsor maupun official sponsor. Nilainya diproyeksikan mencapai sekitar Rp200 milyar, namun mayoritas dalam bentuk produk, layanan jasa, bantuan barang dan bentuk lain yang bukan dalam bentuk uang.
Dari nilai tersebut, INAPGOC memperkirakan bentuk uang cash hanya sekitar 5 sampai 10 persen. “Fresh money yang paling besar hanya didapat dari BRI yang nilainya sekitar separuh dari total nilai bantuan sekitar 10 miliar. Kalau yang lainnya belum, sekarang yang sudah approve itu ada 49 sponsor,” kata Hasina kepada dalam jumpa pers penandatanganan sponsor Asian Para Games di GBK Arena, Senayan, belum lama ini.
Hasina menegaskan, pendapatan dari sponsor tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan atlet Indonesia di Asian Para Games 2018. Dalam pengelolaan dana komersil tersebut, Dia juga memastikan akan bekerjasama dengan LPDUK.
Pendapatan komersil Asian Games dan Asian Para Games 2018 dikelola oleh LPDUK karena pendapatan tersebut termasuk kriteria PNBP. Sesuai UU Tahun 2018 tentang PNPB, objek PNBP memiliki kriteria pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari APBN, pengelolaan kekayaan negara dan/atau penetapan peraturan perundang-undangan.
Untuk transparansi, LPDUK melaporkan secara berkala pengelolaan dana komersil tersebut ke pihak-pihak terkait secara berkala. Seperti kepada Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Penasihat Asian Games 2018, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.
LPDUK, lembaga berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenpora, dibentuk berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/272/M.KT.01/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Unit yang Menangani Pengelolaan Dana Keolahragaan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 433/KMK.05/2017 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Adapun mengenai organisasi dan tata kerja LPDUK diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 22/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDUK yang disahkan pada 6 Nopember 2017, dimana lembaga ini menjalankan fungsi sebagai perencana kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga, serta pelaksanaan dan pengembangan event dan industri olahraga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika