Pemerintah Indonesia: Dokter Marwan Bukan Hanya Milik Gaza, Tapi Dunia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyatakan duka mendalam atas wafatnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza-Palestina, Dr Marwan al-Sultan. Militer Zionis Israel melakukan serangan udara di kawasan Gaza Utara, pada Rabu (2/7/2025) waktu setempat yang turut membunuh Dr Marwan al-Sultan dan keluarganya.

Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Indonesia mengecam keras serangan militer Zionis Israel yang menyasar fasilitas dan tenaga-tenaga medis.

Baca Juga

“Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr Marwan al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza,” begitu dalam pernyataan resmi Kemenkopolhukam yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Dalam siaran pers tersebut Kemenkopolhukam menilai Dr Marwan al-Sultan merupakan dokter, pemimpin, sekaligus pejuang kemanusian. Dr Marwan al-Sultan dikatakan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk merawat sesama korban kebiadaban militer ZIonis Isreal di Gaza.

Padahal internasional melihat kondisi hidup yang sulit akibat ancaman-ancaman agresi militer Zionis Israel. “Keberanian dan pengabdian beliau menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai kemanusian melampaui batas negara, agama, dan konflik,” tulis siaran pers tersebut.

“Dan kami (atas nama Pemerintah Indoensia) menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa, dan dedikasi Dr Marwan al-Sultan. Almarhum bukan hanya milik Gaza, tetapi milik dunia, seorang anak bangsa yang memilih jalan pengabdian sunyi namun penuh arti,” begitu rilis tersebut.

Atas nama Pemerintah Indonesia, Kemenko Polhukam juga menyerukan kepada internasional untuk kembali mengingatkan untuk penghentian agresi biadab Zionis Israel di Gaza.

Indonesia mendesak internasional untuk turut bersama-sama memberikan perlindungan terhadap masyarakat, utama fasilitas, dan para tenaga medis di Gaza.

“Pemerintah Indonesia terus menyerukan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan internasional, khususnya perlindungan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis di wilayah konflik,” begitu kata Kemenko Polhukam.