REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menilai distribusi logistik untuk korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah masih perlu perbaikan pada sejumlah sisi. Menurut Kepala Negara, tim di lapangan diketahui masih belum mampu menjangkau sejumlah lokasi terdampak gempa untuk dapat mendistribusikan bantuan.
"Yang berkaitan dengan logistik, ini masih dalam proses perbaikan-perbaikan. Ada beberapa kecamatan yang memang kalau dijangkau lewat darat tidak bisa. Ini yang tadi saya perintahkan untuk segera hari ini diselesaikan," ujar Presiden Jokowi, seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (4/10).
Setelah meninjau langsung dampak bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di pelataran Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie, Kota Palu. Rapat tersebut digelar setelah Presiden dan rombongan tiba dari Kabupaten Donggala, Rabu (3/10) sore.
"Setelah melihat lagi di lapangan, kemudian kita evaluasi mengenai progres yang ada di lapangan, saya lihat proses evakuasi sudah berjalan dengan baik. Alat-alat berat sudah ada di lapangan semuanya," ujar Presiden selepas rapat terbatas.
Presiden juga memandang bahwa penanganan dan perawatan terhadap korban luka-luka baik yang dirawat di Kota Palu maupun yang diterbangkan ke Makassar guna mendapat perawatan yang lebih intensif, juga sudah berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga memerintahkan gubernur dan jajarannya untuk mengimbau warga memulai kembali aktivitas perekonomian yang sempat lumpuh. Presiden berharap para pemilik toko di lokasi terdampak gempa mau menjalankan kembali aktivitasnya.
"Kita ajak untuk buka dengan jaminan keamanan dari aparat kepolisian dan TNI di titik-titik ekonomi, sehingga ekonomi berjalan normal kembali," katanya pula.
Adapun sebagai poin evaluasi yang terakhir, Presiden Jokowi sekaligus menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota setempat untuk mengaktifkan kembali pelayanan bagi masyarakat.
"Tadi saya perintahkan kepada Gubernur agar kantor gubernur dibuka normal kembali. Kantor bupati dan wali kota juga dibuka agar pelayanan masyarakat normal kembali," kata Presiden.