REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan semua peserta pemilu harus mewaspadai informasi hoaks selama masa kampanye. Bawaslu meminta semua informasi diklarifikasi untuk menghindari tersebarnya hoaks.
"Setiap berita harus dicek dulu kebenarannya," ujar Bagja ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (3/10) malam.
Dengan demikian, seluruh peserta pemilu dan masyarakat terhindar dari kegaduhan akibat informasi yang yang belum jelas benar atau salah. Dengan demikian, pelaksanaan kampanye pemilu hingga menjelang pemungutan suara nanti tidak diwarnai kegaduhan yang sifatnya tidak substansial dengan pemilu itu sendiri.
Pernyataan Bagja ini sekaligus merupakan tanggapan atas insiden kebohongan yang dibuat oleh Ratna Sarumpaet yang juga merupakan salah satu mantan anggota tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ratna yang sempat mengaku mengalami penganiayaan, akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya berbohong. .
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih enggan dimintai keterangan terkait hal ini. Saat dihubungi pada Rabu malam, beberapa komisioner tidak memberikan jawaban atau tidak bisa dihubungi.
"Saya no comment dulu," ungkap Komisioner KPU, Ilham Saputra lewat pesan singkat kepada Republika.
Pada saat pelaksanaan deklarasi kampanye damai pada 23 September lalu, Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan bahwa informasi hoaks termasuk sebagai salah satu strategi pemenangan dalam pemilu. Karena itu, penyelenggara dan pengawas pemilu mengimbau supaya peserta pemilu menghindari bentuk informasi tersebut.
"Tren kampanye dan strategi pemenangan itu kan bervariasi, termasuk saling menghujat, menghina dan hoaks. Kami mendorong dan mengantisipasi supaya yang seperti itu tidak terjadi. Substansi kampanye itu tidak boleh mengandung unsur SARA, tidak boleh saling menghina atau menghujat dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
