REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat memastikan nyaris seluruh sirene peringatan tsunami masih berfungsi dengan baik. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatra Barat Rumainur menjelaskan, saat ini BPBD mengelola 32 unit sirene dan enam unit sirene yang sebelumnya dikelola oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Kami rutin melakukan pengecekan, dan 90 persennya bekerja dengan baik. Catatannya, kalau ada yang rusak kami segera perbaiki," jelas Rumainur usai meninjau bantuan untuk Palu dan Donggala, Rabu (3/10).
Selain BPBD, sirene tsunami yang tersebar di Sumatra Barat juga dirawat oleh masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda). Total ada tujuh kabupaten/kota di Sumatra Barat yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Penjelasan Rumainur ini menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kesiapan Sumbar dalam menghadapi potensi bencana seperti gempa dan tsunami.
Selain sirene, BPBD juga memastikan tiga unit shelter atau tempat berlindung dari tsunami yang berada di Kota Padang bisa digunakan dengan optimal. Meski ia mengakui bahwa shelter yang ada cenderung kurang terawat, namun ia memastikan fungsinya masih terjaga.
Rumainur menjelaskan alasan mengapa shelter tsunami di Ulak Karang misalnya, tidak terawat dengan baik. Ia mengungkapkan, shelter tsunami di Ulak Karang sampai saat ini belum diserahterimakan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota. Artinya, saat ini shelter tersebut masih tercatat milik pemerintah pusat. "Untuk perawatan, anggaran kami tidak bisa masuk sebelum itu jadi aset kita. Kalau dipaksa merawat malah jadi temuan audit. Tapi, kalau itu digunakan masyarakat tak masalah," jelas Rumainur.
Rumainur menyebutkan, selain tiga unit shelter yang memang peruntukannya khusus, Kota Padang memiliki puluhan bangunan yang berpotensi dijadikan shelter. Bangunan dan gedung pemerintahan yang dibangun pascagempa tahun 2009 lalu, lanjut Rumainur, dibangun dengan syarat tahan gempa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika