REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, bantuan internasional yang akan diterima untuk korban bencana gempa dan tsunami hanya berupa barang. Mensos memastikan bantuan dari luar negeri bukanlah bantuan relawan.
"Kemungkinan-kemungkinan itu hanya barang ya, jadi tidak mereka (relawan asing) masuk ke Indonesia apalagi ke lokasi," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10).
Dengan begitu, menurut Agus, bantuan logistik dari luar negeri akan dikoordinasikan dan didistribusikan oleh Pemerintah. Distribusi berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. "Jadi kemungkinan besar kita terima dan nanti kita sendiri yang akan mendistribusiikan bantuan-bantuan itu," kata Agus.
Koordinator Bidang Perempuan, Pemuda, dan Inovasi Sosial tersebut mengungkap hal itu karena pemerintah hingga kini tidak menetapkan status bencana nasional untuk peristiwa yang menyebabkan 844 orang meninggal dunia tersebut. Pemerintah juga membuka bantuan dari internasional karena banyaknya negara sahabat yang ingin membantu korban bencana.
"Presiden menyatakan bahwa negara-negara itu diperbolehkan untuk membantu tapi nanti akan dikoordinir seperti apa mekanismenya atau jenis bantuannya, nah itu akan dikoordinir kembali oleh menkopolhukam. Karena ada kan ada mekanisme betul-betul harus disiapkan," katanya.
Baca juga: Wiranto: Presiden Putuskan Terima Bantuan Luar Negeri
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan pemerintah memutuskan menerima bantuan internasional untuk melakukan penanganan pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Meski begitu, pemerintah akan selektif dalam menerima bantua.
Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan. Karena itu, negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan untuk penanganan di Sulteng dipersilakan.
Menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sudah ditunjuk sebagai koordinator dalam penerimaan bantuan internasional.
"Arahan Menko Polhukam, bantuan harus selektif. Kita fokus pada negara yang menawarkan dan memiliki kapasitas," kata dia saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (1/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika