REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mungkin melakukan penghentian atau penundaan kampanye khusus untuk daerah yang saat ini mengalami bencana alam. Kendati demikian, KPU meminta bencana alam tidak dijadikan komoditas politik oleh para peserta Pemilu 2019.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan sebagaimana sudah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, masa kampanye diawali sejak tiga hari setelah penetapan daftar caleg tetap (DCT) sampai dengan 13 April 2019. Ia mengatakan bunyi undang-undang itu jelas mengamanatkan KPU untuk menggelar kampanye pada periode tersebut.
"Kalau kemudian KPU diminta untuk menghentikan kegiatan tahapan kampanye di daerah bencana atau daerah lain, itu hal yang tidak mungkin," ujar Wahyu ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/10).
Kendati demikian, Wahyu mengatakan, KPU memahami pendapat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah tokoh lain yang meminta kampanye dihentikan untuk sementara. Ia menegaskan KPU memahami kondisi saat ini yang sedang terjadi musibah bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.
Karena itu, pendekatan kepada para korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah sebaiknya murni dilakukan secara kemanusiaan. "Sehingga, kami juga mengimbau kepada semua peserta pemilu untuk tidak menjadikan bencana alam di Sulawesi Tengah, juga di daerah lain sebagai komoditas politik," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan sementara kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di lokasi bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Penghentian sementara kampanye ini sebagai bentuk empati kepada warga yang terkena musibah.
"Yang penting saya mohon pada KPU jangan ada kampanye dulu. Setop. Mari kita empati pada warga yang kena musibah sambil lihat tahap yang berikutnya," ujar Mendagri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10).
Kendati demikian, ia menyarankan jika kampanye tetap dilaksanakan di daerah bencana, dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada para korban. Tjahjo menilai, cara ini lebih baik dibandingkan kampanye dengan orasi dan yel-yel.
"Kalau bantuan diterima dong. Kalau bantuan, ya, ndak papa. Malah, lebih baik kalau kampanye di sana kirim bantuan air bersih makanan dan minuman. Yang penting jangan ada orasi dan yel-yel. Semua berduka," katanya menjelaskan.
Presiden keenam RI yang juga Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun sebelumnya menyarankan agar kampanye di Sulawesi Tengah dihentikan sementara lantaran terjadinya bencana.
Melalui video di Youtube pada Ahad (30/9), SBY meminta semua pihak bersatu padu dan membantu pemerintah serta masyarakat yang terkena musibah. "Sementara kegiatan kampanye kita hentikan dulu," tambah SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika