REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bali, Mudjiono merasa ditusuk dari belakang. Ini terkait penggantian sepihak dirinya sebagai ketua dan jajaran pengurus partai berlambang padi dan bulan tersebut. Mudjiono sedianya ketua sah yang menahkodai PKS Bali untuk periode 2015-2020.
Ia menceritakan pada Kamis (28/9) sekitar pukul 16.14 WITA, dirinya dan jajaran pengurus wilayah diundang melalui pesan berbasis aplikasi whatsapp untuk menghadiri pelantikan pengurus baru pukul 20.00 WITA. Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi pimpinan daerah yang sah terkait penggantian sepihak dan mendadak kepengurusan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
"Tak ada sedikitpun pemberitahuan dari yang melantik dan yang akan dilantik. Tentu saja ini masalah bagi saya dan organisasi. Saya tak mengetahui alasan pusat memberhentikan secara sepihak," katanya dijumpai Republika.co.id, Jumat (28/9).
Pria yang 18 tahun mengabdi untuk PKS itu sampai Kamis masih menjalankan tugas dan koordinasi kepartaian, khususnya menyelesaikan segala persyaratan dan kesiapan partai untuk pemilihan umum (pemilu) 2019. Surat penggantian dirinya ternyata sudah tertanggal 21 September 2018, namun dirinya baru dikabari beberapa jam sebelum pelantikan.
"Sampai detik terakhir kemarin kami masih menuntaskan tugas-tugas kami di Komisi Pemilihan Umum (KPU), mulai dari mengurus persyaratan rekening dana pemilu, NPWP para calon anggota dewan, dan sebagainya. Namun, di satu sisi kemarin (Kamis) saya dan pengurus wilayah diminta hadir untuk menyaksikan pelantikan pengurus baru. Ini tanda tanya besar," katanya.
Mudjiono pun mundur sebagai anggota PKS karena sudah tidak sejalan lagi. Terkait pemilu 2019, dirinya dan seluruh kader di Bali akan tetap berjuang meski dengan kendaraan berbeda. Mudjiono menilai sampai hari ini secara struktural DPP PKS belum menentukan arahnya di pemilihan presiden 2019. Ia menilai ada kecenderungan partai bermain di dua kaki.
"Sampai kemarin belum ada instruksi ke kami di daerah tentang bagaimana koalisi pilpres," tegasnya.
Mudjiono menyebut PKS yang dikenalnya adalah partai yang taat hukum. Meski sudah tak memimpin lagi, dia yakin pemimpin yang baik akan selalu dicintai anggotanya di mana pun berada.
Ketua Bidang Kaderisasi PKS Bali, Anang Setiono bersama jajaran pengurus PKS tingkat kabupaten hingga kecamatan di Bali juga ikut mengembalikan status keanggotaannya. Ada lebih dari 4.800 kader PKS di delapan kabupaten kota di Bali.
Anang mengatakan dirinya berhenti dari PKS karena partai tersebut sekarang tak lagi memperjuangkan nilai kebaikan. Selama ini PKS menebar rahmat bagi seluruh rakyat, khususnya masyarakat Bali.
"Masih banyak kendaraan lain bisa kita tumpangi. PKS sudah tak bisa lagi dijadikan kendaraan untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Keputusan ini saya ambil sesadar-sadarnya dan tanpa tekanan dari siapapun," ujarnya.
Anang mengajak seluruh kader di Bali untuk terus menebar kebaikan. Dengan visi misi yang sama, mereka yang kini menjadi mantan anggota akan tetap memberi manfaat bagi orang lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
