REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Usai ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumatra Utara, M. Faisal, Rabu (26/9) saat ini mendekam di Rutan Polres Jakarta Timur. Diketahui ia adalah satu dari tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho itu ditangkap di rumahnya yang beralamat di Perumahan Villa, Asam Kumbang, Medan Selayang, Kota Medan.
"Ditahan 20 hari pertama di Rutan Polres Jaktim," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Kamis (27/9).
Pada Rabu (26/9) siang tim KPK melakukan penangkapan terhadap Faisal, anggota DPRD Sumut di Perumahan Villa Asoka A-9, Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan. Febri menuturkan penangkapan terhadap Faisal lantaran yang bersangkutan sudah dua kali mangkir dari pemanggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.
"Tersangka sebelumnya telah dipanggil tiga kali namun dua kali tidak datang. 16 Juli 2018 hadir, namun pemanggilan pada 7 September dan 24 September 2018 tidak hadir," terang Febri.
Febri menambahkan, KPK memberikan peringatan bagi para tersangka lainnya untuk bersikap koperatif dalam menjalani proses hukum. Salah satu bentuk koperatif itu dengan memenuhi panggilan penyidik.
"Kami ingatkan pada tersangka lain agar koperatif dan hal ini menjadi pelajaran agar memenuhi panggilan penyidik dan mengikuti proses hukum yang berlaku," tegasnya.
KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo dengan nominal Rp 300-350 juta per orang.
Suap dari Gatot itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut pada 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.
Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
