REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan PB IDI sampai saat ini masih dalam proses kalkulasi.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara Peresmian Pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia (PPI) Tahun 2018 di Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini Kuningan, Jakarta, Selasa (25/9).
"Ya, semuanya masih dikalkulasi, semuanya," katanya.
Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta kepada Presiden Joko Widodo melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan agar defisit keuangan yang dialami pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut bisa segera diatasi.
Baca juga, Pemerintah Berupaya Tekan Defisit BPJS Kesehatan.
Menurut Presiden, saran dari IDI memang baik, tetapi pemerintah harus terlebih dahulu memperhitungkan. "Saran dari IDI baik, tapi apa pun harus dihitung. Pokoknya dihitung. Kalau memungkinkan kenapa tidak. Tapi, masih dihitung," ujarnya.
Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis sebelumnya mengatakan penyesuaian iuran merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.
IDI menilai setoran, khususnya bagi peserta dari golongan tertentu atau penerima bantuan, iuran besarannya cenderung kurang. Sebab, setoran mereka hampir sama dengan golongan masyarakat kurang mampu.
IDI sekaligus meminta kepada Presiden terkait transparansi atas jalannya program tersebut.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2018 menunjukkan kinerja BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit lebih dari Rp 10 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika