REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno mengaku ada beberapa nama pemimpin daerah yang tercatat dalam daftar nama Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Ia meminta nama-nama tersebut dicoret dari daftar nama BPN Prabowo-Sandi.
''Jadi, semalam (Rabu, 19/9) saya lihat masih ada nama dua gubernur, beberapa wali kota dan bupati. Saya minta mereka fokus untuk mengurus wilayahnya," ujar Sandiaga Uno di Jakarta pada Kamis (20/9).
Sandiaga memperkirakan ada sekitar tujuh atau delapan nama kepala daerah yang tercantum dalam daftar tersebut. Mereka diusulkan oleh masing-masing partai pengusungnya.
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengaku pencoretan dilakukan sesuai dengan kebijakan Prabowo-Sandi. ''Kami sesuai kebijakan Prabowo-Sandi, kami ingin kepala daerah fokus untuk mengurus daerahnya,'' ujarnya.
Tim BPN Prabowo-Sandi akan terdiri dari 800 orang dengan diketuai oleh Djoko Santoso. Beberapa nama yang masuk daftar ini antara lain aktivis #2019gantipresiden, Neno Warisman; Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah, Dahnil Anzhar Simanjuntak, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Indonesia Adil Makmur, Ketua DPP PAN, Yandri Susanto; Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera; dan Waketum Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri. Dalam SK BPN tercantum klausul bahwa daftar nama tim dapat diubah sewaktu-waktu meski waktu pendaftaran telah habis.
• Sandi: Prabowo yang Minta Neno Warisman Masuk BPN
• Alasan Dahnil Anzar Gabung Tim Pemenangan Prabowo-Sandi
Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno menandatangani Surat Keputusan (SK) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pada Kamis (21/9). Daftar nama para personel BPN kemudian diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sandiaga berharap BPN dapat menangkap aspirasi masyarakat Indonesia. BPN juga diharapkan akan melakukan sosialisasi guna menciptakan proses demokrasi yang sejuk dan mempersatukan.
''BPN ini juga diharapkan bisa fokus pada isu yang kami angkat, isu ekonomi, kaum perempuan, lapangan pekerjaan, milenials anak muda,'' katanya. ''Isu yang berkaitan dengan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat, perbaikan ekonomi Indonesia.''
Setelah disahkan oleh KPU, BPN akan mulai melakukan pemantapan. Tim ini juga akan menyusun rencana strategi untuk kampanye.
''Itu yang kami harapkan, itu yang jadi satu key performance education. Ini bisa menyampaikan isu yang tangkap aspirasi dan konsolidasikan kinerja seluruh elemen masyarakat,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika