REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja ke Republik Korea selama tiga hari, yaitu 16 hingga 18 September 2018. Dalam kunjungan tersebut, Kementerian PUPR dengan Korea Water Resources Corporation (K-Water) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pengelolaan sumber daya air.
Penandatanganan MoU dilakukan Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi dengan Vice President of CBO of Overseas Business Divison Doo-Soo Park disaksikan Menteri PUPR.
“Kerjasama Indonesia dan Korea sudah berlangsung lama dan terus meningkat terutama dalam pembangunan infrastruktur,” kata Menteri PUPR dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id.
Sebelumnya, Menteri PUPR melakukan pertemuan dengan Executive Director Korea Exim Bank Yang Hwan-joon. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana-rencana kerja sama selanjutnya di bidang pembangunan infrastruktur. Saat ini, kerja sama yang sedang berjalan adalah pembangunan Bendungan Karian dengan biaya Rp 1,07 triliun. Pendanaan Bendungan ini sebagian pinjaman Pemerintah Korea.
Pembangunan Bendungan Karian juga diikuti pembangunan saluran pembawa air baku melalui proyek Karian Serpong Conveyance System dengan biaya sekitar Rp2,83 triliun. Sebagian dana pembangunan berasal dari pinjaman Pemerintah Korea. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan saluran utama 47,9 Km, sub saluran sepanjang 19,15 Km dan pembangunan Ciuyah Tunnel sepanjang 1.320 meter.
Melalui conveyance, air baku dibawa hingga ke lima tempat pengolahan air atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong dengan nilai investasi sekitar Rp 6,56 triliun melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (BUJT).
Pada sore hari, Menteri PUPR menghadiri pembukaan acara World Smart City Week (WSCW) yang digelar di KINTEX, Ilsan. Acara ini merupakan pertemuan tahunan jejaring kota cerdas di tingkat global yang dihadiri para ahli dan pembuat kebijakan dari berbagai dunia untuk berbagi pengalaman, kebijakan publik dan tren teknologi di bidang pengembangan kota cerdas.
Acara dibuka oleh Vice Minister of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT), Son Byeong-Sux dan dihadiri oleh Minister of Science, ICT and Future Planning, Choi Yang-hee, dan Menteri Perumahan Kuwait Dr Jinan Mohsin Ramadan Boushehri.
Saat menyampaikan pidato kunci dalam forum tersebut, Menteri Basuki menjelaskan Indonesia seperti negara lain di Asia mengalami pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Bahkan tingkat urbanisasi Indonesia tertinggi di Asia dengan populasi penduduk perkotaan sebanyak 130 juta jiwa.
Namun kecepatan urbanisasi membawa konsekuensi yakni ketersediaan infrastruktur yang tidak selalu bisa mengimbangi kecepatan permintaan layanan infrastruktur. Meski demikian, pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanjutan sejalan dengan upaya Indonesia mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) yang disepakati di Quito, Ekuador pada 2018.
“Melalui forum ini diharapkan ada inovasi yang dapat meningkatkan kapasitas kita mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Kerja bersama dibutuhkan untuk mewujudkan kota-kota cerdas dan merubah tantangan urbanisasi menjadi peluang sangat mungkin dilakukan,” pungkas Menteri Basuki.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Edward Abdurahman, Dirut PT Adhi Karya Budi Harto, Direktur Operasi PT Wijaya Karya Agung Budi Waskito, Direktur Wilayah Timur PT Hutama Karya Sugeng Rochadi dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika