REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta menegaskan iklan kinerja pemerintah yang ditayangkan di bioskop adalah bentuk sosialisasi. Ia menegaskan iklan itu bukan kampanye terselubung.
"Iklan kinerja pemerintah yang ditayangkan di bioskop itu adalah produk dari Kementerian Kominfo dan bukan dibuat oleh tim kampanye Pak Jokowi sebagai capres," kata Oesman Sapta di Jakarta, Sabtu (15/9).
Oesman Sapta mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers yang meminta tanggapannya mengenai polemik iklan kinerja Pemerintah di bioskop. Menurut Oesman Sapta, iklan kinerja Pemerintah di bioskop itu bukan urusan Presiden RI Joko Widodo.
Akan tetapi, iklan itu itu adalah pekerjaan Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo sebagai kementerian teknis yang membidangi informasi, menurut Oesman, memiliki fungsi dan tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Informasi yang disampaikan melalui iklan di bioskop itu adalah nyata, realisasi dari program pemerintah. Jadi, bukan kampanye," katanya.
Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI menegaskan dirinya sudah bertanya langsung kepada presiden perihal polemik iklan kinerja pemerintah di bioskop. Menurut Oesman Sapta, Jokowi menyatakan tidak tahu dan penayangan iklan itu adalah bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Kominfo.
Oesman juga menegaskan Jokowi yang merupakan bakal calon presiden pejawat tidak perlu melakukan kampanye terselubung. Menurut dia, kegiatan Jokowi sehari-hari sebagai presiden sudah bertemu dengan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Oesman Sapta juga mengingatkan agar tidak tidak ada pihak-pihak yang berupa melontarkan provokasi dan membangun polemik dengan tidak berdasar.
Iklan Jokowi di bioskop ini mendapat kritikan. Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Anggawira menyerahkan penilaian terhadap iklan pemerintahan Jokowi di bioskop kepada masyarakat. Dalam hal ini, ia menambahkan, Presiden Joko Widodo selaku calon presiden pejawat 2019 menggunakan fasilitas yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan bernuansa kampanye politik.
Angga menilai, selaku pejawat, Jokowi memang diuntungkan karena bisa tampil di berbagai kesempatan. Termasuk pada Asian games 2018. Namun, ia mengajak Jokowi berkompetisi secara sportif di Pilpres 2019.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai iklan Jokowi di bioskop sebaiknya dicopot agar tidak menimbulkan berbagai tafsir menjelang pilpres. Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah beriklan di tempat di mana masyarakat tidak membayar, seperti di baliho atau di saluran televisi pemerintah, seperti TVRI.
"Tapi, kalau di tempat publik yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tempat swasta di mana, bahkan rakyat pun membayar, yah sebaiknya pemerintah tidak melakukan sosialisasi itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika