REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat (Lobar) Baehaqi memperkirakan, kerugian materiil yamg dan diderita Kabupaten Lobar akibat bencana gempa yang terjadi sejak Ahad (5/8) mencapai Rp 4,1 triliun. Dia menyampaikan, angka tersebut dirilis sebagai hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar.
"Dalam menghitung angka tersebut, kita didampingi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Total kerusakan dan kerugian kita mencapai lebih dari Rp 4,1 triliun," ujar Baehaqi di Lombok Barat, NTB, Sabtu (8/9).
Menurutnya, sebaran kerusakan dan kerugian tersebut terbagi dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta sektor pemerintahan dan keamanan. Ia menjelaskan, kerugian akibat kerusakan perumahan warga diperkirakan mencapai 91,3 persen dari total kerugian tersebut atau senilai Rp 3,7 triliun.
Sisanya menyasar sektor infrastruktur sebesar 0,32 persen atau Rp 13,4 miliar, sektor sosial keagamaan mencapai 6,0 persen atau Rp 249,7 miliar, sektor ekonomi mencapai 2,12 persen atau senilai dengan Rp 87,1 miliar, dan sektor pemerintahan atau keamanan yang menelan kerusakan dan kerugian senilai 0,14 persen atau Rp 5,9 miliar.
"Setelah menghitung-hitung, diestimasikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,12 triliun lebih untuk bisa pulih seperti sebelum terjadi bencana. Kebutuhan anggaran itu kita perkirakan sesuai dengan sebaran aset dan kewenangan antarpemerintah," kata dia.
Dia mengatakan, Bappeda bersama BNPB, BPBD, dan Dinas PUPR Lobar menilai pemerintah pusat harus merekonstruksi asetnya dengan total perkiraan kebutuhan mencapai Rp 96,75 miliar. Nilai tersebut, dia katakan, belum termasuk kebutuhan sektor perumahan yang sebesar Rp 1,9 triliun.
"Pihak-pihak tersebut pun memperkirakan Pemerintah Provinsi NTB harus menyiapkan sebesar Rp 19,42 miliar untuk menata aset miliknya di Lobar yang rusak akibat gempa," ucap Baehaqi. Pihak Pemkab Lobar sendiri, kata Baehaqi harus menyiapkan sedikitnya Rp 231 miliar.
Bupati Lobar Fauzan Khalid mengatakan, nilai tersebut sama dengan PAD Lobar dalam satu tahun APBD. "Kita tidak mungkin bisa menyiapkan dalam satu tahun anggaran," kata Fauzan.
Untuk itu, Fauzan meminta seluruh jajarannya pro-aktif melobi pemerintah pusat. "Rajin-rajin 'ngamen'. Misalnya Dinas Kesehatan agar 'ngamen' ke Kemenkes agar mereka mau bantu kita. Begitu juga dengan PU, Dikbud, dan lainnya. Silahkan 'ngamen' ke kementerian terkait di Jakarta," ucap dia.
Fauzan menjabarkan, kerusakan akibat bencana gempa di Lobar meliputi 57.614 rumah rusak, 108 rumah ibadah, 84 fasilitas kesehatan, 294 sekolah atau madrasah, 26 kantor pemerintahan, 7 jembatan dan 294 kios atau toko.
"Untuk rumah yang harus diverifikasi dan divalidasi, per hari ini 36.363 unit sudah terverifikasi. Di antaranya 21.664 rusak ringan, 6.737 rusak sedang, dan 7.963 unit rusak berat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
