REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah penyakit menyerang pengungsi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan wabah malaria dikabarkan semakin meluas. Terkait hal ini, Dirjen P2P Kemenkes RI, Anung Sugihartono mengatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tetapi, pemerintah pusat akan memfasilitasi.
"Kemenkes memfasilitasi Dinkes NTB untuk menangani masalah tersebut. Ini jadi tanggung jawab daerah, bukan Kemenkes," kata Anung ketika dihubungi Republika.co.id melalui pesan singkat, Jumat (7/9).
Anung mengatakan, Pemerintah Pusat memberikan bantuan berupa tenaga, dan mendampingi pengelola program di Dinkes NTB, Dinkes Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur utk menangani Ispa, diare, dan malaria. Selain berupa tenaga, Kemenkes juga memberikan bantuan berupa obat-obatan.
"Saya nggak hafal jumlah petugasnya karena bersifat on-off (bergilir)," kata dia.
Terkait penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB), ia memberikan semua kewenangannya kepada petugas di daerah. Akan tetapi, peningkatan kasus dua kali lipat dari periode sebelumnya baru dapat masuk kriteria KLB.
Wabah malaria yang melanda para pengungsi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) semakin meluas. Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Rahman Sahnan Putra mengatakan, sejak ditemukannya empat kasus malaria di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, jumlah korban sudah meluas ke desa lain.
"Dengan melihat jumlah warga yang mengidap malaria, bahkan sudah mengenai ibu hamil dan bayi, kondisi ini sudah out break atau Kejadian Luar Biasa (KLB)," ujarnya.
Ia mengaku sedang membahas hal tersebut bersama Bupati Lobar, Fauzan Khalid. Rahman menilai perlunya penaikan status menjadi KLB karena menurutnya citra daerah tidak lebih besar dari upaya penyelamatan para pengungsi.
"Kalau dinaikkan statusnya menjadi KLB, tidak masalah. Ini soal nyawa manusia," ucap Rahman.
Baca: Pengungsi Lombok Barat Terjangkit Malaria
Ikuti Whatsapp Channel Republika