REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku tak khawatir dengan adanya gerakan tanda pagar (tagar) 2019 Ganti Presiden. Ace menilai gerakan tersebut merupakan langkah yang dilakukan lawan politik untuk mencuri start kampanye dengan tidak menyebut siapa yang mereka dukung sebagai capres.
"Penggeraknya sudah tahu siapa dan dari partai mana serta selama ini mendukung capres siapa. Toh konfigurasi capresnya hanya dua pasangan. Pak Jokowi & Pak Prabowo," kata Ace dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (27/8).
Menurut dia yang paling penting dilakukan bagi koalisi kubu Jokowi saat ini yaitu dengan terus bekerja, dan membuktikannya kinerjanya. Bukan hanya mengkritik tanpa data dan fakta dan menebar pesimisme di tengah masyarakat.
"Jadi tak perlu ada strategi khusus. Biar rakyat sendiri yang menilai dan merasakan," ujar Juru Bicara Capres Jokowi-Ma’ruf tersebut.
Selain itu, wakil ketua komisi VIII DPR RI tersebut juga mengimbau kepada para simpatisan gerakan Ganti Presiden 2019 untuk tidak merasa kecewa jika ada pihak-pihak yang menolak gerakan itu. Menurutnya hal itu juga merupakan bagian dari spontanitas masyarakat yang tidak suka dengan gerakan tersebut.
"Masak hanya mereka saja yang boleh menggerakkan masyarakat, sementara yang pro-Jokowi tidak boleh menyampaikan aspirasi sebaliknya," ungkap
Ia menganggap yang adil bagi kedua pihak yaitu menunggu sesuai waktu kampanye yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jika mau fair, sebaiknya kita menunggu waktu yang telah ditentukan KPU untuk kampanye. Kita sama-sama beradu konsep dalam ruang kampanye yang kita sepakati bersama."
Gerakan mendidik
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menginginkan gerakan #2019GantiPresiden dapat mendidik masyarakat dalam berpolitik. Menurut salah satu deklarator awal #2019GantiPresiden itu, setiap relawan harus menjaga karakter elegan, santun, dan cerdas dalam melakukan gerakan.
"Ini gerakan mencintai negeri dengan cara mendidik masyarakat untuk berani, cerdas, dan tetap santun," kata dia melalui pesan singkat kepada Republika.co.id.
Karena itu, ia melanjutkan, dalam setiap acara deklarasi pihaknya selalu mengikuti semua prosedur baik perizinan tempat, pemberitahuan, dan lokasi yang kadang jauh dari keramaian. Ia mencontohkan, deklarasi yang dilakukan di Serang, Banten, dilaksanakan di samping makam, jalan yang tidak dimasuki mobil. Selain itu, deklarasi yang dilakukan di Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, dilaksanakan di perkampungan.
Menurut dia, #2019GantiPresiden bukanlah gerakan yang bertujuan menghasut atau menyebarkan ujaran kebencian. "Gerakan yang kami inginkan adalah pendidikan politik kepada masyarakat dengan keriangan, suasana deklarasi festival yang menggembirakan. Ada lagu-lagu perjuangan dan lagu mas Alang sebagai 'lagu wajib' kami," ujar dia.
Mardani menyadari, saat ini telah ada dua pasanggan bakal calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, hingga saat ini gerakan #2019GantiPresiden belum menentukan dukungan resmi ke salah satu pasangan calon.
Menurut dia, tagar #2019GantiPresiden sudah menjadi gerakan sosial masyarakat, bukan orang per orang. Dalam waktu dekat, kata dia, relawan #2019GantiPresiden akan menentukan dukunagan ke salah satu calon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
