REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekeretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai maraknya deklarasi gerakan #2019GantiPresiden mencederai nilai-nilai demokrasi. Menurut dia, berdasarkan konstitusi Presiden Indonesia harus dijaga hingga jabatannya berakhir yaitu lima tahun masa jabatan.
Ia mengatakan, masyarakat harus mematuhi aturan yang berlaku dalam berdemokrasi. Karena itu, harus dibedakan antara penegakan hukum dengan kebebasan berserikat dan berkumpul.
"Ya (mencederai demokrasi). Bukan demokrasi dengan segala cara, bukan demokrasi dengan menciptakan dirinya sebagai korban," kata dia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/8).
Hasto menambahkan, tindakkan aparat kepolisian untuk tidak mengizinkan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden sudahlah tepat. Pasalnya, Presiden merupakan lambang negara.
Menurut dia, gerakan #2019GantiPresiden tidaklah tepat dengan budaya Indonesia sebagai bangsa Timur. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk dewasa dalam berpolitik. "Aparat mencoba agar tidak terjadi benturan secara horisontal," kata dia.
Ia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, mendapatkan legitimasi dan legalitas. Menurut dia, kampanye ganti presiden merupakan gerakan yang inkonstitusional.
"Untung Presidennya Pak Jokowi. Kalau dulu udah dibentuk tim mawar untuk mengeksekusi itu. Untung pak Jokowi sangat demokratis," kata dia.
Terpisah, bakal cawapres Sandiaga Salahuddin Uno enggan mengomentari pembubaran aksi #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengatakan ingin mengedepankan politik yang menyejukkan.
"Kami tidak ingin berkomentar untuk hal-hal yang negatif. Kami ingin politik ini sejuk," kata Sandiaga di Posko Melawai, Jalan Melawai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/8).
Sandiaga ingin agar politik lebih mempersatukan. Ia berharap anak-anak muda menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Ia juga ingin politik menjadi arena kontestasi yang menyenangkan. Ia menambahkan kegiatan politik harus dipastikan santun.
"Ini menjadi harapan kita kalau kita memiliki komitmen yang sama Insya Allah semuanya sudah dijamin oleh hukum perundang-undangan. Semua sudah mendapatkan koridor sesuai dengan ketentuannya," kata dia.
Sekelompok massa menggelar aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya, Ahad (26/8). Namun, aksi tidak berlangsung lama lantaran polisi membubarkan aksi tersebut. Polisi membubarkan aksi tersebut lantaran Polda Jawa Timur (Jatim) tidak mengeluarkan izin untuk digelarnya aksi tersebut.
Setelah dibubarkan polisi, massa aksi deklarasi #2019GantiPresiden pun bergerak ke Jalan Indrapura, tepatnya di depan Gedunh DPRD Jatim. Di sana massa masih berkerumun dan melaksanakan aksinya. Namun tidak lama juga muncul sekelompok massa yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden tersebut yang sebelumnya melakukan aksi di Jalan Tunjungan.
Massa penolak aksi deklarasi ini sebagian besar terdiri dari Pemuda Pancasila dan Banser. Massa penolak deklarasi #2019GantiPresiden pun terus meneriakkan agar masa aksi deklarasi #2019GantiPresiden dibubarkan dan jalanan kembali lancar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
