REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai nasib generasi milenial bergantung pada hasil Pemilu 2019. Sebab, mereka membutuhkan ekonomi bangsa yang tumbuh dan bangkit karena ke depan yang dibutuhkan banyaknya lapangan kerja.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya lima persen. Kalau itu dibiarkan terus, ia menambahkan, negara hanya sanggup menyediakan satu juta lapangan kerja baru per tahun.
"Padahal, yang dibutuhkan tiga juta lapangan kerja baru," kata Andre dalam acara 'Rembuk Nasional dan Deklarasi Prabowo Capres 2019 s.d. 2024' di Jakarta, Selasa (7/8).
Menurut dia, generasi milenial butuh kepastian untuk masa depannya. Sebab, selama empat tahun kepemimpinan Joko Widodo, banyak janji kampanye yang tidak dilaksanakan.
Ia mencontohkan Jokowi dalam janji kampanye pada Pilpres 2014 tidak akan impor pangan. Namun, kenyataannya saat ini pangan di Indonesia dibanjiri produk impor.
Selain itu, janji tidak utang, tetapi kenyataannya utang lebih besar. "Generasi milenial harus kritis agar bangsa ini tidak gagal dalam mengisi kemerdekaan. Indonesia memang sudah merdeka namun ekonomi kita masih dijajah bangsa asing," kata Andre.
Dengan langkah ganti presiden pada tahun 2019, dia berharap pemerintahan baru akan mengubah konsep pembangunan neoliberalisme menjadi berpihak pada rakyat. Ia mengkritisi narasi yang dibangun pemerintahan Jokowi adalah kemiskinan turun dengan memasukkan pendapatan keluarga Rp 11 ribu per hari bukan keluarga miskin.
"Apakah Rp 11 ribu realistis? Pemerintah tidak berpikir dengan kebutuhan sehari-hari lainnya, seperti ongkos anak berangkat sekolah," katanya.
Dalam diskusi tersebut, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Suyanto mengatakan Indonesia memerlukan pemimpin yang Pancasilais, yaitu yang mampu mewujudkan keadilan sosial. Ia menilai sosok Prabowo tidak tiba-tiba menjadi seorang pemimpin karena nasionalismenya sudah teruji.
"Nasionalisme Prabowo sudah teruji, sosok negarawan berpikir untuk kepentingan yang besar, bukan kepentingan pribadi," katanya.
Djoko mengatakan partainya sudah memberikan masukan kepada Prabowo agar menyusun pembangunan nasional yang mengutamakan kepentingan rakyat ketika menjadi presiden. Dalam lima tahun ke depan, katanya lagi, bagaimana pemerintahan yang baru dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan tidak melakukan kebijakan yang ekstraktif seperti memecah belah partai politik untuk kepentingan penguasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika