REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan masa tanggap darurat berdasarkan surat keputusan Gubernur NTB selama tujuh hari sejak 29 Juli hingga 4 Agustus.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muhammad Rum mengatakan, Lapangan Desa Madain di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, menjadi pos komando (posko) induk penanganan darurat. Dengan begitu, seluruh posko penanganan dampak gempa diharapkan berkoordinasi dengan posko induk.
Rum menyampaikan, tim penanganan darurat bencana gempa akan menggelar rapat pos komando secara rutin setiap hari pukul 16.0) Wita. Berdasarkan arahan presiden, tim penanganan darurat bencana akan segera melakukan verifikasi rumah rusak dengan kriteria kerusakan, nama pemilik rumah dan alamat, serta foto rumah.
Pun dengan data korban, tim akan mencatat data seluruh korban meninggal maupun korban luka akibat gempa. Dari pendataan tersebut, tim penanganan darurat bencana akan memberikan bantuan rehabilitasi rumah rusak dengan mekanisme penyerahan bantuan rehabilitasi rumah korban diberikan bantuan uang melalui BRI.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri berjanji bahwa pemerintah akan memberikan bantuan senilai Rp 50 juta untuk rumah yang mengalami rusak berat."Korban akan diberikan jaminan hidup oleh Kemensos, untuk korban meninggal sebesar Rp 15 juta dan yang luka sebesar Rp 2,5 juta. Verifikasi data korban oleh Dinas Sosial," ujar Rum di Lombok Timur, NTB, Selasa (31/7) malam.
Baca: BPBD NTB: Tak Ada Istilah Pengungsi tak Bisa Makan
Rum menyampaikan, hal-hal yang harus diperhatikan saat ini ialah data soal jumlah warga yang mengungsi disertai ketersediaan pemenuhan kebutuhan. Ia juga meminta agar pendataan lokasi pengungsian berjalan maksimal agar memudahkan pemantauan dan penyaluran logistik bantuan. Selain itu, penempatan lokasi dapur umum harus menjadi perhatian agar bisa optimal dalam melayani kebutuhan makan pengungsi di beberapa lokasi pengungsian.
"Diperhatikan juga kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan seperti sanitasi dan MCK guna mencegah terjadinya penyebaran penyakit," kata dia.
Berdasarkan tinjauan di lapangan, kata Rum, masih banyak warga terdampak gempa yang mengeluhkan minimnya ketersediaan air bersih. Menurutnya, perlu ada tindakan segera untuk optimalkan mobil tangki, terutama ke lokasi yang masih kekurangan air bersih.
"Kementrian PUPR siapkan mobil tangki, MCK portabel, dan mobil HU dengan kapasitas 60 liter per detik atau tiga meter kubik per hari. Cukup untuk pemenuhan kebutuhan air minum sekitar 500 orang per hari," ucap Rum.
Selain itu, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR juga akan memberikan bantuan sumur bor. Ia meminta tim penanganan darurat bencana menentukan titik-titik pengeboran dengan prioritas lokasi yang tidak memiliki sumber air permukaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
