REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Bener Meriah Ahmadi menegaskan tidak pernah memberikan suap kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Namun, Ahmadi mengatakan akan kooperatif terkait kasus dugaan suap terkait proyek yang bersumber dari dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018, yang disangkakan kepadanya.
"Saya tidak pernah menyerahkan uang dan Pak Gubernur (Irwandi Yusuf) tidak pernah meminta uang kepada saya," tegasnya di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/7).
Ahmadi mengaku akan kooperatif dengan proses hukum yang akan ia jalani. Ahmadi juga mengatakan akan memberikan penjelasan apa yang ia ketahui terkait alokasi dana khusus untuk Kabupaten Bener Merian. Kepada penyidik, Ahmadi mengakui semua yang ia kerjakan. Ia pun yakin tidak bersalah karena saat tangkap tangan dilakukan tidak ada barang bukti apapun dari dirinya.
"Dalam pencegatan saya tidak ada barang bukti apapun. uang tidak ada hanya ada bundel perencanaan alokasi dana khusus yang berasal dari unit pelayanan terpadu yang sistem itu siapun bisa mengakses. Namun penyidik KPK merasa perlu meminta keterangan saya karena terkait OTT terhadap bapak Gubernur Aceh," katanya.
Baca juga: KPK Tahan Bupati Bener Meriah
Usai menjalani pemeriksaan, KPK memutuskan menahan Bupati Bener Meriah Ahmadi di Rutan cab KPK di POMDAM Jaya Guntur. Sedangkan pihak swasta Syaiful Bahri ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan.
"Setelah dipandang memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP, Penyidik melakukan penahanan terhadap keduanya selama 20 hari ke depan terhitung hari ini. Baik alasan objektif ataupun subjektif serta para tersangka diduga keras melakukan korupsi telah terpenuhi," ujar Febri.
KPK menetapkan Irwandi dan Ahmadi serta dua orang lainnya yang merupakan pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka suap terkait proyek yang bersumber dari dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.
Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh Irwandi dan Bupati Bener Meriah Ahmadi pada Selasa (3/7), tim penindakan KPK mengidentifikasi penyerahan uang sejumlah Rp500 juta. Uang itu disinyalir bagian dari jatah yang diminta Rp1,5 oleh Irwandi ke Ahmadi.
Diduga sebagai penerima ada tiga orang yakni Irwandi Yusuf Gubernur Provinsi Aceh, pihak swasta Hendri Yuzal dan pihak swasta lainnya Syaiful Bahri. Sementara, diduga sebagai pemberi adalah Ahmadi tidak dibacakan, Bupati Kabupaten Bener Meriah.
Dalam kegiatan ini KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang Rupiah sebesar Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu ruplah dan bukti transaksi perbankan dari Bank BCA, Mandiri serta catatan proyek.
Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
KPK menjerat Irwandi, Hendri dan Syaiful sebagai penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan, Ahmadi sebagai pemberi dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
