REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin memberikan alasan yang melatarbelakangi sebagian masyarakat menganggap Gubernur Nusa Tengara Barat (NTB) Tuang Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi berubah sikap politik. Menurut pengamatannya, hal itu disebabkan sebagian masyarakat telanjur menempatkan TGB sebagai pihak yang beroposisi dengan Jokowi.
"Bisa dilihat dari berbagai status dan komentar masyarakat di sejumlah medsos. Mereka pada intinya beranggapan bahwa TGB adalah bagian dari kelompok oposisi pemerintah," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (5/7).
Said mengatakan selama ini, TGB dipandang sebagai tokoh yang berada dalam gerbong ulama. Bahkan, TGB ikut serta dalam Aksi 411 dan mendukung Aksi 212.
"Dukungan terhadap aksi massa terbesar itu, yang membuat sebagian masyarakat memposisikan TGB sebagai orang yang anti-Jokowi,” kata dia.
Padahal, ia berpendapat, TGB tidak pernah memosisikan dirinya sebagai lawan Jokowi. Selama menjabat sebagai gubernur NTB pada masa pemerintahan sekarang, Said mengaku belum menemukan ada pandangan TGB yang katakanlah bersifat menyerang Jokowi.
"Kalau sekadar berbeda, itu tidak bisa dijadikan ukuran. Sebab Jokowi pun seringkali beda dengan menteri-menterinya, bahkan dengan Wakil Presiden sekalipun,” kata Said.
Selain itu, Said berpendapat, TGB bukan anggota partai-partai yang selama ini sering disebut kelompok ‘oposisi’. TGB, kata dia, bukan anggota Partai Gerindra, PKS, ataupun PAN. Dia melanjutkan, TGB adalah Anggota Partai Demokrat yang juga belum cukup syarat dan kriteria untuk digolongkan sebagai oposisi.
Said juga berpendapat dukungan TGB terhadap Jokowi belum bisa dinilai mengubah sikap politik. “Disebut berubah itu kan kalau dulu ia memilih A, sekarang dia memilih B. Dulu dia menentang, kini mendukung. Itu baru bisa disebut berubah,” ujar Said.
Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi, menyatakan dukungannya kepada Presiden RI Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinan presidennya. Menurutnya, Jokowi pantas untuk diberikan kesempatan untuk menyelesaikan apa yang selama satu periode ini telah dimulai.
TGB mengatakan, pernyataan itu dilandaskan sejumlah pertimbangan. "Semata karena pertimbangan maslahat bangsa, umat, dan akal sehat agar pembangunan yang tengah berjalan di seluruh penjuru bisa dituntaskan dengan maksimal sesuai hajat masyarakat," ujar TGB kepada Republika.co.id, Kamis (5/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika