REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria enggan mempersoalkan wacana sejumlah pihak mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden (capres) alternatif pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Namun, ia mengingatkan, untuk mencalonkan seseorang harus tetap mengedepankan rasionalitas.
Dia mengatakan rasionalitas adalah elektabilitas dan terpenuhinya syarat pencapresan yang berlaku pada Pemilu 2019. Ambang batas pencapresan atau presidential threshold pada pemilu tahun depan sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.
"Kita harus rasional partainya, mana cukup enggak presentasinya. Selain itu, gimana popularitasnya. Selain itu, bagaiamana elektabilitasnya," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut saat dihubungi, Senin (11/6).
Karena itu, dia menilai, kemunculan nama-nama lain sebagai capres alternatif seperti Anies atau Gatot Nurmantyo hanyalah dinamika politik. "Kalau ada sekelompok masyarakat mendukung Anies, Gatot atau siapa pun itu dinamika di masyarakat sangat dimungkinkan dan itu biasa dalam demokrasi, boleh saja, mau nyalonin siapa saja boleh," ujar Riza.
Prabowo Subianto dan Joko Widodo. (AP)
Kendati demikian, Riza memastikan, Partai Gerindra konsisten dengan sikap untuk mencalonkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. "Kalau Gerindra, pilihannya hanya satu, Pak Prabowo sebagai capres. Enggak ada pilihan lain, pertama kami rasional," ujar Riza.
Riza menerangkan, Gerindra rasional bahwa sampai sekarang ini hanya Prabowo yang berpeluang mengalahkan calon pejawat Joko Widodo (Jokowi) pada pilpres 2019. Hal tersebut, dia mengatakan, berdasarkan survei-survei yang dilakukan sejumlah lembaga.
Riza pun mengatakan, survei serupa juga menunjukkan hanya Prabowo dan Jokowi yang memenuhi syarat elektabilitas. Riza optimistis elektabilitas Prabowo akan mampu menyalip elektabilitas Jokowi.
"Kami punya keyakinan akan dapat mengalahkan Pak Jokowi dan akan membawa Indonesia ke depan lebih baik. Kalau posisi di bawah itu wajar karena Pak Jokowi kan incumbent. Dia kerja dengan program pemerintah, anggaran pemerintah, fasilitas pemerintah. Kalau Pak Prabowo kan dengan partai saja," kata Riza.
Dia menambahkan, Prabowo juga memenuhi persyaratan ambang pencapresan. Seperti halnya PDIP yang mengusung Jokowi, Gerindra hanya membutuhkan koalisi dengan satu partai.
"Akhirnya kan ada ketentuan yang harus dipenuhi, ditaati, yakni UU. Syaratnya 20 persen ya sudah siapa yang memenuhi 20 persen itulah yang bisa jadi calon. Sementara ini kan baru dua pasang yang paling mungkin maju," ujar Riza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika