Senin 04 Jun 2018 11:51 WIB

Politikus PKS Apresiasi Usulan Koalisi Keumatan dari Rizieq

Hidayat mengatakan PKS terbuka terhadap kemungkinan koalisi keumatan

Rep: Febrian Fachri/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Foto: MPR RI
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi usulan dari Habib Rizieq Shihab, agar Gerindra, PKS, PAN dan PBB segera mendeklarasikan koalisi keumatan untuk menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2019. Hidayat mengatakan, partainya terbuka terhadap kemungkinan koalisi keumatan di pilpres.

"Kita mengapresiasi apa yang menjadi usulan atau komitmen dan perhatian Habib Rizieq. Tapi memang sudah jauh-jauh hari ada keinginan ini (koalisi), jauh sebelum pertemuan Habib dengan tokoh-tokoh di Mekkah. Sudah ada sekretariat bersama (sekber), sudah ada kantor dan ketuanya dan sudah dideklarasikan," katanya kepada Republika.co.id, Senin (4/6).

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu mengatakan, PKS terbuka terhadap kemungkinan koalisi keumatan seperti yang diharapkan oleh HRS. PKS pun sudah mengetahui rekam jejak kandidat capres yang juga disetujui Habib Rizieq berdasarkan hasil kesepakatan Persaudaraan Alumni 212. Kandidat capres yang disebutkan oleh PA 212 adalah Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendra, Muhammad Zainul Majdi dan Zulkifli Hasan.

Ia menilai, figur-figur yang disebutkan itu adalah orang-orang yang sudah ramai diperbincangkan publik. Publik dan umat Islam menurut Hidayat juga sudah mengetahui bagaimana komitmen dan sikap para kandidat tersebut dalam merespon isu-isu dan masalah keumatan.

Hidayat menyebut komitmen sebuah partai atau tokoh terhadap masalah keumatan adalah suatu hal yang terukur. Publik kata dia bisa melihat figur atau sebuah partai merespon isu Palestina, Rohingya, penolakan perbuatan maksiat seperti LGBT, narkoba, miras, perilaku korupsi dan lain-lain. Selain itu menurut Hidayat publik juga bisa melihat partai dan tokoh mana saja yang mendukung umat saat aksi 212 beberapa tahun lalu.

"Umat juga sudah mengetahui juga bagaimana sikap mereka (partai dan tokoh) ketika aksi 212, hadir atau tidak hadir nya mereka di sana. Bagaimana memposisikan masalah yang didera umat," ujar Hidayat.

Doktor lulusan Universitas Islam Madinah, Arab Saudi itu juga menyebut perlunya konsolidasi dari masing-masing parpol yang berpeluang membentuk koalisi keumatan seperti yang dimaksudkan Habib Rizieq. Hidayat menyebut Undang-Undang yang mengatur Pilpres mewajibkan syarat pengajuan pasangan capres dan cawapres minimal 20 persen suara parpol peserta Pemilu atau gabungan dari suara parpol peserta Pemilu.

Sehingga para figur capres, tokoh masyarakat, tokoh umat dan partai harus memetakan kekuatan yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi batas presidential thresold. Aturan Pilpres kata Hidayat beda dengan Pilgub. Di mana pasangan capres cawapres tidak bisa maju lewat jalur perseorangan atau independent seperti di Pilkada Gubernur, atau bupati/walikota.

Pasangan capres cawapres menurut Hidayat juga perlu melihat partai-partai yang punya kekuatan politik di DPR untuk pencalonan dan pengawalan kemenangan lewat parlemen nanti.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, bersilaturahim dengan Habib Rizieq di Makkah. Mereka berbincang santai dan sempat melakukan perbincangan terbatas.

Baca juga: Habib Rizieq Serukan Deklarasi Keumatan Gerindra-PAN-PKS-PBB

Pembina Persaudaraan Alumni (PA) 212 Habib Rizieq Shihab mengamanahkan untuk terus mendorong agar terealisasinya deklarasi terbuka koalisi keumatan antara Gerinda, PAN, PKS dan PBB,  sebelum deklarasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

''Dengan tujuan persatuan umat Islam yang sudah terbangun dalam spirit 212 tetap terjaga dengan baik sehingga akan berdampak pada kemenangan di Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019." kata Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif kepada Republika.co.id, Ahad (3/6).

Sebelumnya Rakornas PA 212 diketahui menghasilkan sejumlah rekomendasi capres dan cawapres 2019. Salah satu rekomendasinya adalah merekomendasikan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, sebagai calon presiden 2019 - 2024.

Selain Rizieq Shihab, dikutip dari surat hasil rekomendasi rakornas PA 212 yang ditandatangani Ketua Umum PA 212 Slamert Ma'arif dan Ketua Dewan Penasihat PA 212 Amien Rais, terdapat nama lainnya yang direkomendasikan sebagai bakal calon presiden antara lain Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi; Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra; dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Selain nama bakal calon presiden, di dalam surat selebaran tersebut juga terdapat nama bakal calon wakil presiden yang direkomendasikan berdasarkan hasil rakornas PA 212, diantaranya Ahmad Heriyawan, Hidayat Nur Wahid, Yusril Ihza Mahendra, dan Anis Matta. Nama lainnya yakni Zulkifli Hasan, Eggi Sudjana, Bachtiar Nasir, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Baca juga: Gerindra Dukung Koalisi Keumatan Usulan Habib Rizieq

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement