REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pemerintah sebelumnya telah merencanakan untuk menghentikan penyaluran rastra (beras sejahtera) pada masyarakat. Sebagai gantian, bantuan pada keluarga penerima manfaat (KPM) akan diberikan dalam bentuk bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam bentuk e-voucher senilai Rp 110.000.
Namun hingga Mei 2018 ini, penerapan program BPNT masih belum jelas. ''Sampai sekarang kami belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai program itu. Termasuk untuk penyaluran bantuan bulan Juni besok, kita masih belum tahu apakah masih dalam bentuk rastra atau dalam bentuk BPNT. Kami masih menunggu pemberitahuan resmi,'' kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Banyumas, Pardiyono.
Dia menyebutkan, program penyaluran bantuan dalam bentuk BNPT, awalnya diinformasikan akan dilaksanakan mulai penyaluran bantuan Bulan Maret-April 2018. Namun sebelum penyaluran bantuan dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa bantuan tetap diserahkan dalam bentuk rastra. ''Karena itu, untuk yang bulan Juni, kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut,'' jelasnya.
Menurutnya, bila program BPNT yang diterapkan, seluruh infrastrkturnya sudah siap. Dalam hal ini, perbankan yang melaksanakan pembayaran voucher, sudah menunjuk sejumlah rumah tangga yang menyediakan bahan pangan yang akan dibeli dengan menggunakan voucher.
Dia juga menyebutkan, beberapa daerah lain sebenarnya sudah menerapkan penyaluran dalam bentuk BPNT. Termasuk di Jawa Tengah, hanya tinggal 8 kabupaten termasuk Banyumas yang juga belum menyalurkan bansos melalui BPNT.
Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinsospermasdes, Dewi Kusumayati mengatakan, sampai saat ini data mengenai warung yang akan melayani pembelian pangan dengan menggunakan voucher BPNT, masih belum final. Data sementara ada sekitar 400-an warung yang akan menjadi penyalur BPNT. ''Tapi data ini masih belum final, warung ini harus dipastikan dulu keberadaannya, apakah sanggup menyediakan barang pangan yang sudah ditentukan atau tidak,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
