Jumat 18 May 2018 20:14 WIB

Koopssusgab Diaktifkan, Politikus Demokrat: Boleh Saja

Legislator Demokrat menilai kondisi Indonesia saat ini sudah darurat terorisme.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan
Foto: ROL/Havid Al Vizki
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai wajar jika Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) dihidupkan kembali untuk menangani terorisme. Sebab menurutnya, lantaran kondisi Indonesia yang sudah darurat terorisme.

"Kalau ada langkah Presiden seperti itu ya saya pikir boleh-boleh saja dan memang harus demikian. Saya pikir bagus untuk saat ini. Itu menandakan bahwa yang menjadi prioritas adalah bagaimana memberantas terorisme," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).

Ia pun menilai Koopssusgab sebaiknya aktif, setidaknya sampai Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorisme disahkan. Sebab dalam Revisi UU Antiteror nantinya fungsi seperti Koopsusgab akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"(Kalau UU Antiterorisme sudah ada) ya nggak usah. Nggak perlu lagi. Karena nanti di UU terorisme itu lembaga yang mengurus terorisme itu adala BNPT," ujar Syarief.

Karena itu menurutnya, ia berharap Revisi UU Antiterorisme segera selesai. "Ya jalan saja nggak apa-apa. Mudah-mudahan satu bulan ini kita dua bulan itu bisa selesai. Karena terorisme itu kan nggak bisa ditunggu. Harus ada action secepatnya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

(Baca juga: Jokowi: Koopssusgab Hanya Diterjunkan di Situasi Genting)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Koopssusgab TNI baru akan diterjunkan dalam situasi genting. Jokowi mengatakan, pengaktifan kembali gabungan pasukan-pasukan elit TNI ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Jokowi menilai, tindakan preventif penanggulangan ancaman terorisme jauh lebih penting daripada langkah represif. Salah satu langkah preventif yang perlu dilakukan adalah membersihkan lembaga pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, serta ruang publik dari ajaran ideologi terorisme. Sebab, dari serangkaian serangan terorisme yang terjadi, baik di Surabaya maupun Sidoarjo, turut melibatkan anak-anak di bawah umur.

"Seharusnya anak ini masih dalam kondisi senang bermain di halaman rumah dan juga seharusnya anak ini masih senang sekolah. Dan mungkin senang berkumpul dengan keluarga dan teman," kata Jokowi.

Jokowi pun menekankan, betapa berbahaya dan kejamnya ideologi terorisme yang turut serta melibatkan anak-anak dalam melakukan serangan. Karena itu, Presiden berharap tak ada lagi keluarga yang hancur akibat ideologi sesat terorisme ini.

"Saya hanya ingin mengingatkan artinya ideologi yang kejam ini telah masuk ke dalam sendi-sendi keluarga Indonesia. Ini yang harus hati-hati di sini," katanya menambahkan.

Sebelumnya, penghidupan Koopssusgab diungkapkan pertama kali oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Bahkan Presiden Joko Widodo juga telah merestui Koopssusgab yang merupakan tim antiteror gabungan dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkaraya TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU.

"Untuk komando operasi khusus gabungan TNI, sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5).

Fauziah Mursid

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement